Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Isyaratkan Periksa Anas

Kompas.com - 28/12/2011, 11:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengisyaratkan, pihaknya akan memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait pengakuan Muhammad Nazaruddin. Saat ditanya wartawan, apakah KPK akan memeriksa Anas untuk menindaklanjuti pengakuan Nazaruddin terkait penyelidikan kasus Hambalang yang tengah dilakukan KPK, Abraham mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan terhadap siapa saja, tanpa ada pengistimewaan.

"Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, orang biasa, pejabat, bisa saja dipanggil. Semua orang bisa dipanggil KPK kalau ada buktinya, jadi jangan khawatirlah, tidak akan memberikan keistimewaan," kata Abraham di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, seusai diperiksa untuk penyelidikan kasus Hambalang di KPK, Nazaruddin menyebut adanya keterlibatan Anas dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat tersebut.

Nazaruddin, dalam pernyataannya mengungkapkan, telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Anas kepada penyidik KPK. Saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pekan lalu, Nazaruddin mengatakan Anas menerima dana senilai hampir 7 juta dollar Amerika Serikat dari PT Adhi Karya, perusahaan pemenang tender proyek Hambalang. Uang tersebut oleh Anas dibagikan kepada semua pengurus Partai Demokrat di daerah untuk memenangkannya dalam kongres partai itu di Bandung, Mei 2010.

Selain itu, Nazaruddin menyebut Anas terlibat dalam proyek lain yang dimenangkan PT Adhi Karya seperti pembangunan gedung pajak di Jakarta, dan proyek listrik di Kalimantan Timur dan Riau.

"Nah, di pajak itu juga ada Adhi Karya, Mahfud juga yang ngatur. Terus tentang proyek listrik yang di Kalimantan, Adhi Karya juga yang menang. Termasuk proyek listrik di Riau, yang menang namanya Rekin (PT Rekayasa Industri), yang ngatur namanya Ibu Dila," kata Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com