Berdemokrasi dengan Perut Kosong

KOMPAS.com - Belakangan ini, Kalimantan Timur dihebohkan dengan pembantaian orangutan di Desa Puan Cepak, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Satwa dilindungi nan lucu itu diburu dan dibunuh karena dianggap sebagai hama perkebunan sawit. Harry Susilo, Lukas AP, dan Prasetyo EP

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. PT KAM, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Puan Cepak, diduga terlibat dalam kasus pembantaian yang terjadi pada tahun 2008-2010. Polisi menyebut perusahaan memberikan imbalan Rp 1 juta kepada oknum yang membunuh tiap orangutan.

Keberadaan orangutan, monyet, dan satwa hutan lain terancam akibat pembukaan hutan besar-besaran, baik untuk diambil kayunya maupun beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit. Kehidupan satwa-satwa itu tidak lagi aman.

Pembantaian orangutan ini hanyalah fenomena puncak gunung es dari kegagapan Kaltim mengelola sumber daya alam. Parahnya, tak hanya keberadaan monyet dan orangutan yang terancam karena habitatnya dihabisi, hidup manusia di Kaltim pun terancam.

Warga Kaltim tidak lantas sejahtera dengan eksploitasi sumber daya alam yang masif itu. Ketika merasa saluran demokrasi lain tersumbat, warga menumpahkan kekecewaan mereka dengan berunjuk rasa, dengan damai.

Jumat (23/12) lalu, sekitar 30 orang perwakilan tujuh kampung yang terkena dampak perkebunan sawit dan tambang batubara menggelar unjuk rasa di depan Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim di Samarinda. Mereka perwakilan warga dari Kampung Makroman dan Gunung Kapur (Kota Samarinda), Kertabuana dan Berambai (Kutai Kartanegara), Muara Tae dan Lemponah (Kutai Barat), serta Gersik dan Jennebora (Penajam Paser Utara).

Namun, selama dua jam menggelar aksi, mereka tidak ditemui Gubernur ataupun pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim karena saat itu di Lamin Etam berlangsung rapat kerja penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran APBN. Masrani, Kepala Kampung Muara Tae, mengaku kecewa tidak ada pejabat yang mau menerima mereka.

Warga Muara Tae, menurut Masrani, terkena dampak masuknya perusahaan sawit dan tambang batubara. ”Perusahaan sawit ini tak pernah berkoordinasi dengan kami. Mereka menggusur lahan di Muara Tae, awalnya 2 hektar di wilayah adat kampung, di RT 1 Muara Tae, Oktober lalu. Namun, sekarang perusahaan itu hendak membuka lagi 200 hektar,” ujarnya.

Selain sawit, tambang batubara yang merambah Muara Tae sejak 1997 makin membuat warga susah. Diperkirakan 4.500 hektar lahan sudah ditambang. Sekarang warga menghadapi krisis air bersih karena sungai di kampung tercemar.

Batubara juga membuat warga kehilangan mata pencarian. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki di RT 10 Lempake, Kota Samarinda, pernah mengalami pahitnya dampak tambang. Banjir lumpur terjadi akibat bendungan tambang di kampung mereka jebol, 4 November 2008, dan mencemari ratusan kolam lele mereka.