Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdemokrasi dengan Perut Kosong

Kompas.com - 28/12/2011, 10:19 WIB

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mengatakan, warga berhadapan dengan industri tambang dan sawit sendirian karena saluran demokrasi melalui DPRD atau pemerintah mampat.

Ketika menuntut keadilan, lanjut Kahar, warga justru dihadapkan dengan aparat keamanan hingga preman.

Berdasarkan data Jatam tahun 2011, terdapat 789 izin usaha pertambangan dan 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang diterbitkan di Kaltim dengan luas 5,2 juta hektar. Luas kawasan pertambangan ini bertambah dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 4,4 juta hektar dengan 1.217 izin usaha pertambangan yang diterbitkan.

Masifnya aktivitas pertambangan ini tidak terlepas dari begitu leluasanya kepala daerah menerbitkan izin usaha pertambangan. Ini adalah efek lain dari tatanan baru demokrasi dengan munculnya otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, dan pembentukan daerah otonom baru di Kaltim.

Kahar mengatakan, mulusnya penerbitan izin ini biasanya tak terlepas dari adanya kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah. ”Izin itu biasanya banyak yang dikeluarkan setelah pilkada atau saat menjelang pilkada. Sebab, uang tunai yang paling cepat didapat adalah dengan mengobral izin usaha pertambangan,” ucapnya.

Sebagai gambaran, izin usaha pertambangan di Kutai Barat pada 2009 seluas 395.486 hektar. Namun, luasan ini langsung membengkak menjadi 1,217 juta hektar pada 2011 seusai pilkada. Yang tidak masuk akal, di Samarinda luas lahan pertambangan mencapai 50.735,76 hektar atau sekitar 71 persen dari luas ibu kota Kaltim itu.

Berdasarkan penelitian Jatam, untuk mendapatkan satu izin usaha pertambangan dengan luasan tertentu, pengusaha perlu memberikan ”pelicin” Rp 2 miliar-Rp 5 miliar. ”Ini yang menyebabkan banyaknya konflik dengan warga karena tambang yang ada merusak lingkungan,” kata Kahar.

Eksploitasi sumber daya di Kaltim itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat ataupun membaiknya infrastruktur di provinsi itu. Angka kemiskinan di provinsi ini tetap terhitung tinggi. Jumlah penduduk miskin Kaltim berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 justru meningkat dibandingkan tahun 2009, yaitu dari 245.050 jiwa menjadi 285.400 jiwa.

Infrastruktur di provinsi ini juga sangat memprihatinkan. Dari ruas jalan nasional sepanjang 2.118 kilometer, yang beraspal baru sekitar 1.743,5 kilometer, kondisi rusak 283,3 kilometer, dan rusak berat 22,81 kilometer. Hanya 554,2 kilometer panjang jalan yang tergolong baik. Dari pantauan, jalan trans- Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dengan Sendawar, Kutai Barat, serta Samarinda dengan Berau termasuk yang rusak parah.

Sejumlah kawasan Kaltim juga masih terisolir. Warga di perbatasan, seperti Krayan, sudah berpuluh-puluh tahun bergantung pada Malaysia karena tidak ada akses darat dari wilayah lain di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com