Bambang: Nonaktifkan Kapolda NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo segera menonaktifkan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Arif Wachyunandi. Desakan itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menanggapi insiden penembakan terhadap tiga pengunjuk rasa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Sape, Bima, NTB, Sabtu (24/12/2011).

"Kita mendesak Kapolri segera menonaktifkan Kapolda NTB, Kapolres, Kapolsek dan seluruh anggota yang diduga terlibat tindak kekerasan yang menewaskan warga," ujar Bambang kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Bambang menambahkan, saat ini Kapolri juga harus membuat langkah-langkah efektif untuk membenahi berbagai aksi-aksi unjuk rasa dari masyarakat. Menurutnya, sangat tidak dibenarkan, jika aparat keamanan melakukan pengamanan hingga mengakibatkan korban jiwa.

"Maka dari itu, kita juga meminta agar Kapolri untuk segera melakukan pembenahan dan menarik senjata dari seluruh aparat penghalau demo yang berpotensi mematikan," kata Bambang.

Ia mengaku khawatir, jika kekerasan tersebut tidak segera dikendalikan, akan terus menjadi preseden buruk bagi aparat kepolisian.

"Dalam arti kelompok-kelompok masyarakat maupun aparat menghalalkan tindak kekerasan, termasuk membunuh, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengemuka di ruang publik," kata Bambang.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh di Jakarta, Sabtu (24/12/2011), menyatakan, jauh sebelum tindakan represif aparat kepolisian, pihaknya sudah memperingatkan Bupati Bima Ferry Zulkarnain dan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunandi.

Komnas HAM, menurut Ridha, sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kita sebelumnya sudah turun pada April 2011. Jadi, masalah di Bima sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Kemudian, kita melakukan investigasi ke sana. Namun entah kenapa, rekomendasi itu tidak diindahkan mereka sampai kemudian puncak amarah massa pecah seperti yang terjadi pagi tadi," kata Ridha.

Insiden berdarah di Sape, mencuat saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar persegi. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Korban tewas dalam insiden itu mencapai tiga orang dan puluhan lainnya luka-luka. Tiga korban tewas tersebut yakni dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18), Syaiful (17) dan Immawan Ashary, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.