Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: BPK Perlu Lakukan Audit Lanjutan

Kompas.com - 23/12/2011, 19:11 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perlu melakukan audit lanjutan kasus Century. Menurut Anis, hal itu harus dilakukan karena hasil audit forensik Century yang dirampungkan BPK dinilai kurang memuaskan. "Bisa saja (audit lanjutan) karena seperti yang saya sebutkan tadi, lima kendala itu harus diverifikasi satu per satu. Tapi nanti insya Allah, teman di Timwas yang akan verifikasi," ujar Anis di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Anis menuturkan, dalam laporan audit forensik BPK itu tidak signifikan mengarah kepada orang-orang yang selama ini diduga terlibat dalam kasus tersebut. Menurut dia, temuan yang menonjol hanyalah nama-nama baru yang disebut menerima aliran dana bail out senilai Rp 6,7 triliun tersebut.

"Apalagi di laporan ini disebut ada beberapa kendala yang menurut saya inilah yang perlu kita dalami. Karena inilah yang akan membuka kunci, menjelaskan kenapa masalah-masalah itu tidak bisa kita buka di situ," tuturnya.

Lebih lanjut Anis mengatakan, setelah mendapatkan laporan audit tersebut, pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkannya kepada Timwas Century. Keputusan perlu atau tidaknya dilakukan audit lanjutan tersebut, menurut Anis, akan ditentukan Timwas. "Nanti teman-teman di Timwas akan lakukan verifikasi. Setelah itu, baru mereka akan menentukan sikap apakah mereka akan meminta audit lanjutan atau tidak," kata Anis.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa pihak mengaku kecewa dengan hasil audit forensik Century yang dilakukan BPK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, laporan tersebut tidak terlalu berbeda dengan hasil laporan audit investigasi pertama BPK yang diserahkan pada 2008. Tjahjo mengatakan, dalam audit forensik tersebut tidak diungkap secara detail aliran dana yang mengarah kepada beberapa pihak yang selama ini diduga terlibat dalam kasus tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com