Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Akui Kesulitan Telusuri Aliran Dana Century

Kompas.com - 23/12/2011, 16:46 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaku kesulitan dalam menelusuri aliran dana kasus Century. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, salah satu kesulitan itu diantaranya sulitnya mendapat akses ke sebagian personel kunci dalam kasus tersebut. "Personel kunci itu antara lain Sdr. AT, Sdr. DT, Sdr. HT, Sdr. RAR, Sdr. HAW, Sdr HH, dan Sdr. KJ, yang diantaranya berstatus DPO atau dalam proses hukum. Dan tidak adanya akses mengakibatkan BPK sampai saat ini belum memperoleh keterangan maupun dokumen terkait dengan pemeriksaan personel kunci itu," ujar Hadi saat menyampaikan hasil audit forensik Century di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Menurut Hadi, BPK juga juga mengalami kendala memperoleh akses atas transaksi di luar negeri yang terkait dengan kasus tersebut. Kendala itu terjadi karena ketentuan kerahasiaan transaksi perbankan di masing-masing negara berbeda. "Belum lagi ditambah ketidaklengkapan data nasabah atau transaksi di Bank Century," tambahnya.

Selain itu, lanjut Hadi, beberapa dokumen dan informasi kasus Century yang saat ini sedang digunakan oleh aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Salah satunya adalah dokumen dan informasi terkait PT ADI yang saat ini sedang dititipkan oleh Bapepam LK di Gedung Bursa Efek Indonesia. "Jadi hambatan-hambatan itu lah yang mengakibatkan BPK belum dapat mengambil kesimpulan atas beberapa permasalahan yang ditemukan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa pihak mengaku kecewa dengan hasil audit forensik Century yang telah dilakukan BPK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, laporan tersebut tidak terlalu berbeda dengan hasil laporan audit investigasi pertama BPK yang sudah diserahkan pada 2008 lalu "Laporan audit forensik BPK yang akan diserahkan ke DPR itu tidak ada hal baru dan jauh dari harapan. Tekanan kekuasaan berhasil mereduksi audit forensik tersebut," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, dalam audit forensik tersebut tidak diungkap secara detail aliran dana yang mengarah ke beberapa pihak yang selama ini diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia menilai, BPK menjelaskan tidak adanya detail persoalan tersebut dengan berbagai alasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Nasional
    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Nasional
    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Nasional
    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Nasional
    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Nasional
    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    Nasional
    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Nasional
    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com