Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetandyo Wignyosoebroto Raih Yap Thiam Hien Award 2011

Kompas.com - 14/12/2011, 21:25 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Soetandyo Wignyosoebroto memenangi Yap Thiam Hien Award 2011. Soetandyo dinilai memiliki komitmen dan kredibilitas yang tinggi dalam upaya-upaya pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia.

Pengumuman peraih penghargaan itu disampaikan Ketua Penyelenggara Yap Thiam Hien Award 2011 Todung Mulya Lubis dan Siti Musdah Mulia selaku dewan juri di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (14/12/2011) malam. Todung mengatakan, Soetandyo layak mendapatkan anugerah ini karena banyak membuka mata orang tentang realitas sosiologis HAM.

"Keberpihakannya pada HAM adalah cermin sikapnya yang lebih membela sosial justice ketimbang legal justice. Dia lebih melihat hukum dalam konteks responsive low yang harus berpihak pada keadilan. Sikapnya tegas, tetapi tidak terkesan konfrontatif," ujar Todung.

Menurut pengacara senior ini, Soetandyo mengawali perjuangannya terhadap HAM sejak bergabung di Komnas HAM tahun 1993 hingga 2002. Pria kelahiran 19 November 1932 itu tidak pernah kehilangan perspektif dan konsisten untuk membela yang lemah.

"Sikapnya tegas, tetapi tidak terkesan konfrontatif. Saya sendiri sebagai aktivis HAM pada masa itu terkadang tidak terlalu sabar menghadapi beliau. Tetapi, itulah karakter seorang guru sejati. Dia tidak mengajak lawannya berkelahi. Dia menyadarkan lawannya bahwa kebenaran itu harus diuji dan dibela," kata Todung.

Salah satu dewan juri pemilihan, Siti Musdah Mulia, menambahkan, Soetandyo dipilih karena memenuhi semua syarat, seperti komitmen tinggi terhadap HAM dan peduli terhadap persoalan rakyat kecil. Persoalan itu di antaranya adalah kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di depan rumahnya di kawasan Kampus Unair, Surabaya, penyelesaian kasus lumpur Lapindo, hingga menjadi saksi ahli dalam sejumlah kasus pelawanan tukang becak dan warga miskin kota melalui jalur hukum.

"Di masa pensiunnya, Bapak (Soetandyo) ini tidak lantas berhenti dari beraktivitas. Perjuangannya di tataran pola pikir telah mampu memberikan alternatif lain yang mendukung terjadi berbagai perubahan pandangan hukum," kata Siti.

Soetandyo menganggap penghargaan yang diberikan kepadanya sebagai penghormatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menurut dia, penghargaan tersebut adalah beban berat yang harus dipikulnya untuk tetap meneruskan perjuangannya bagi masyarakat Indonesia.

"Perjuangan itulah suatu masa depan jutaan manusia yang mereka itu tak mesti cuma eksis dalam lingkup kehidupan nasional, dengan hak-hak yang dijamin sebagai hak konstitusional, melainkan juga suatu masa depan manusia dengan jaminan hak-hak yang pasti akan lebih bersifat universal," kata Soetandyo.

Soetandyo terpilih dari 24 nomine lainnya melalui sidang dewan juri yang terdiri atas mantan Duta Besar RI untuk PBB di Geneva Makarim Wibisono, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Siti Musdah Mulia, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Saparinah Sadli, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan, jurnalis enior Kompas Maria Hartiningsih, dan Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com