Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Segera Rekonstruksi Kasus Suap Kota Semarang

Kompas.com - 11/12/2011, 11:05 WIB
Amanda Putri Nugrahanti

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi akan merekonstruksi kasus dugaan suap yang dilakukan Sekretaris Daerah Kota Semarang nonaktif Akhmat Zaenuri kepada anggota DPRD Kota Semarang terkait pengesahan RAPBD 2012.

Rekonstruksi kejadian saat-saat menjelang penangkapan akan dilakukan pada Senin atau Selasa (13/12/2011) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan hal itu di Kota Semarang seusai seminar bertajuk "Satu Hati, Satu Tujuan Berantas Korupsi" yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, kemarin.

Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan saksi, tersangka, serta bukti-bukti yang diperoleh KPK. Sebelumnya, dua anggota DPRD Kota Semarang, yaitu Agung Purno Sarjono dan Sumartono, serta Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri, tertangkap tangan oleh KPK saat melakukan transaksi suap. Ditemukan 21 amplop berisi uang senilai total Rp 40 juta yang diduga merupakan "uang muka" dari total dana suap yang disediakan untuk Badan Anggaran.

Johan menjelaskan, rekonstruksi diperlukan untuk memperkuat penyidikan dan melihat sejauh mana keterangan sejumlah tersangka, saksi, serta kondisi di lapangan seperti apa pada saat terjadi penangkapan tersangka kasus suap. "Serta biar ketahuan dari mana amplop itu berasal," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Sumarmo HS dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga telah diperiksa KPK, selain beberapa kepala dinas dan anggota DPRD Kota Semarang. Johan belum dapat memastikan apakah Wali Kota Semarang akan diperiksa kembali atau tidak.

Ditemui terpisah seusai seminar yang diadakan oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) di Hotel Metro, Kota Semarang, Hendrar Prihadi menolak berkomentar mengenai hal tersebut. "Jaga supaya tetap kondusif," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com