Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikapi Putusan PT, Polri Tergantung Susno

Kompas.com - 11/11/2011, 13:38 WIB
Ferry Santoso

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Kepolisian Negara RI menyerahkan sepenuhnya kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji untuk bersikap terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Putusan PT menguatkan putusan PN Jakarta Selatan yang menghukum Susno dengan hukuman penjara selama 3 tahun enam bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat (11/11/2011). "Tergantung kepada beliau bagaimana merespons," kata Saud.

Menurut Saud, Susno tentu akan merundingkan putusan PT itu dengan pengacaranya, termasuk bantuan hukum dari Polri. "Kita menunggu beliau saja," katanya.

Seperti diberitakan, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak upaya hukum banding yang diajukan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tetap memvonis Susno tiga tahun enam bulan penjara, sesuai putusan pengadilan tingkat pertama.

Juru bicara PT Jakarta, Achmad Sobari, Jumat, mengatakan, putusan tersebut diambil pada 9 November 2011 oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua Roosdarmani serta hakim anggota Widodo, As'adi Al Ma'ruf, Sudiro, dan Amiek Sumindriyatmi.

Menurut Sobari, PT Jakarta menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama sudah tepat. Perbedaan putusan PN Jaksel dan PT Jakarta hanyalah pada uang pengganti dari Rp 4 miliar menjadi Rp 4.208.898.749 dan subsider kurungan dari 6 bulan menjadi 4 bulan kurungan.

Sobari mengatakan, Susno tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan. Susno baru akan ditahan jika vonisnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com