Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Maju, Perempuan Harus Berani Dobrak

Kompas.com - 11/11/2011, 12:32 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perempuan Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk maju. Sejarah kemajuan berpikir dan bertindak perempuan Indonesia sudah dimulai sejak era Kartini, puluhan tahun silam.

Pola itu tidak sekadar emansipasi wanita belaka dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, tetapi jauh melampaui konsep emansipasi itu sendiri. Oleh sebab itu, Kartini melawan setiap penindasaan yang dilakukan oleh siapa pun manusia, terutama priayi Jawa pada waktu itu. Pelajaran yang bisa dilakukan kaum perempuan sekarang adalah mendobrak setiap keterkungkungan di mana pun perempuan itu berada.

Demikian disampaikan Rieke Diah Pitaloka, politikus PDI-Perjuangan, Jumat (11/11/2011) pagi ini, saat dihubungi di Jakarta.

Sehari sebelumnya, dalam diskusi mengenai "Gagasan Perempuan untuk Reformasi Politik" di Kampus Program Studi Kajian Jender, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rieke juga berbicara hal yang hampir sama.

"Dalam surat-suratnya, di antaranya kita dapat mempelajari bahwa Kartini justru melawan penindasan yang dilakukan priayi Jawa dan memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan jender," ujar anggota Komisi X DPR bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini.

Salah satu yang diperjuangan dan tidak sekadar kesetaraan jender, Rieke memberikan contoh, adalah pilihannya untuk memberikan tawaran beasiswa ke negeri Belanda kepada seorang pria. Pria yang dimaksud adalah Agus Salim.

"Itu menunjukkan bahwa kesempatan itu bisa diberikan kepada kaum laki-laki, yang dianggapnya memang mampu. Jadi, bukan sekadar keseteraan jender saja pilihannya. Ini artinya pria dan perempuan yang mampu memiliki kesempatan yang sama," lanjutnya.

Rieke pun mengatakan, upaya mendobrak keterkungkungan bisa dilakukan secara pelan-pelan dan tidak harus frontal. "Saya sudah lakukan di DPR dan PDI-Perjuangan. Pelan-pelan keseteraan jender dapat masuk dalam program-program perjuangan partai dan rapat-rapat di DPR. Mendobrak bisa dimulai dengan bersikap kritis terhadap satu masalah. Jadi, kalau mau maju, harus berani mendobrak apa pun keterkungkungan," jelas Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com