Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekrutmen Birokrat Sangat Buruk

Kompas.com - 08/11/2011, 21:26 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah mengakui rekrutmen birokrat dalam bentuk seleksi pegawai negeri sipil (PNS) di pusat maupun daerah sangat buruk. Akibatnya, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih tinggi karena birokrasi menjadi salah satu sumber terjadinya korupsi.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, di pusat hanya dua kementerian yang proses seleksinya bagus, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Sementara di daerah, menurut Kuntoro, proses seleksi pegawai hanya jadi ajang berjualan politik kepala daerah.

"Kehidupan birokrat ikut siklus, dimulai dari rekrutmen, penempatan dan pensiun. Semua dimulai dari rekrutmen. Kalau awalnya buruk selama 32 tahun akan buruk. Banyak pegawai negeri di daerah perekrutannya penuh ketidakjelasan. Saya tahu cuma ada dua sampai tiga kementerian yang rekrutannya bagus," tutur Kuntoro, Selasa (8/11/2011) di Jakarta.

Buruknya rekrutmen birokrasi tersebut membuat pemerintah menghentikan sementara penerimaan pegawai negeri. "Selama setahun ini kita stop. Apa saja yang menjadi kekurangan kita, apakah perilaku, aturan, aadministrasi, atau politik. Begitu bupati atau gubernur terpilih maka pegawai negerinya bertambah, biasanya dari pegawai honorer. Kantung pegawai honorer ini kita cermati," katanya.

Akibat buruknya rekrutmen birokrasi ini menurut Kuntoro indeks persepsi korupsi Indonesia masih tinggi. "Suka atau tidak, persepsi negeri kita penuh korupsi memang tebal. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 2,8 dan tak beranjak. Siapa yang bisa menyekolahkan anak tanpa tambahan dana ke guru dan sekolah. Perhatikan setahun dari sekarang dalam pembuatan e-KTP. Sekarang karena diperhatikan publik mungkin masih bagus. Coba setahun dari sekarang, bisa-bisa ada yang memungut bayaran," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

80 Persen Korban Perdagangan Orang adalah Perempuan, Pemerintah Bakal Bentuk Direktorat PPA dan TPPO

80 Persen Korban Perdagangan Orang adalah Perempuan, Pemerintah Bakal Bentuk Direktorat PPA dan TPPO

Nasional
Panen Perdana, Sinergi Antam dan Petani Jagung di Maluku Utara Hasilkan 3.352 Tongkol Jagung

Panen Perdana, Sinergi Antam dan Petani Jagung di Maluku Utara Hasilkan 3.352 Tongkol Jagung

Nasional
Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Nasional
Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Nasional
Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

Nasional
Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Nasional
Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Nasional
Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Nasional
Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Nasional
Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Nasional
AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

Nasional
Bripka Andry Ajukan Perlindungan, LPSK: Syarat Materiil Belum Lengkap

Bripka Andry Ajukan Perlindungan, LPSK: Syarat Materiil Belum Lengkap

Nasional
Hari Ke-17, Sebanyak 26 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi

Hari Ke-17, Sebanyak 26 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi

Nasional
Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com