Aspek Ekonomi, Akar Masalah di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Pemerintah harus melihat akar masalah di Papua, yakni aspek ekonomi.

"Gerakan separatisme itu adalah wujud dari ketidakpuasan pembanguan ekonomi. Jadi, itu dulu yang harus dijawab pemeritah pusat," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks DPR, Jumat (21/10/2011).

Mahfudz ditanya penangkapan para peserta Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sepak Bola Zakheus, Abepura, Papua. Kongres itu sempat mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.

Menurut Mahfudz, tindakan memproklamasikan negara baru di Papua tetap tidak bisa ditoleransi. Aparat keamanan harus mengambil tindakan tegas. Namun, tindakan itu tidak akan menyelesaikan masalah tanpa memperbaiki kondisi ekonomi di Papua. "Pemerintah tidak boleh punya persepsi atau prasangka bahwa semakin maju masyarakat Papua maka potensi sepatisme makin tinggi," kata politisi PKS itu.

"Pemerintah harus sungguh-sungguh jangan sampai sudah diberikan dana besar, tapi implementasi di lapangan tidak efektif, banyak kebocoran," tambah Mahfudz.

Saan Mustofa, anggota Komisi III DPR, mengatakan, kasus Papua menjadi ujian pertama bagi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru, Letnan Jenderal TNI Marciano Norman. "Untuk bisa mengantisipasi memberikan analisis intelijen yang sangat memadai agar bisa antisipasi itu semua," ucap Saan.