Rapat Majelis Syuro PKS Mungkin Dipercepat

Kompas.com - 19/10/2011, 11:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyadi Takariawan, mengusulkan agar PKS tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meskipun ada pelanggaran kontrak koalisi.

Menyikapi keputusan Presiden yang mengurangi jatah kursi untuk PKS dengan mengganti Menteri Riset dan Teknologi Suhana Surapranata, kata Cahyadi, PKS dapat meminta pembicaraan ulang dengan Presiden mengenai kontrak koalisi.

"Opsi yang paling mungkin, kita akan meminta semacam kontrak ulang. Bukan keluar koalisi," kata Cahyadi, Rabu (19/10/2011).

Cahyadi mengatakan, ada pula anggota Majelis Syuro yang berpendapat agar PKS keluar dari koalisi. Semua opsi itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Majelis Syuro.

Cahyadi memperkirakan ada percepatan jadwal rapat Majelis Syuro untuk menyikapi keputusan Presiden. Rapat direncanakan berlangsung pada November 2011 dan kemungkinan digelar di Jakarta.

PKS memiliki tiga kontrak politik yang dibahas dan disetujui langsung antara Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Presiden. Kontrak politik pertama berisi dukungan PKS terhadap Yudhoyono dan Boediono. Poin kedua berisi dukungan PKS sebagai koalisi dalam pemerintahan dan di parlemen.

Poin ketiga berupa pembagian kekuasaan atau power sharing antara PKS dan Yudhoyono-Boediono. Dalam kontrak pembagian kekuasaan itulah, secara jelas disebutkan bahwa PKS mendapat alokasi empat kursi menteri, lengkap dengan detail pos kementerian yang diberikan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, perubahan kontrak politik seharusnya dibahas dan disepakati kedua belah pihak, yakni PKS dan Yudhoyono. Kenyataannya, Presiden tidak memusyawarahkan rencana pengurangan alokasi menteri dengan PKS. Presiden hanya memberitahukan pengurangan satu kursi menteri pada Minggu (16/10/2011) malam lalu. Pemberitahuan itu pun tidak langsung disampaikan Presiden, tetapi oleh orang lain.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

    Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

    Nasional
    TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

    TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

    Nasional
    Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

    Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

    Nasional
    Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

    Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

    [POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

    Nasional
    Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

    Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

    Nasional
    WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

    WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

    Nasional
    Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

    Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

    Nasional
    UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

    UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

    Nasional
    Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

    Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

    Nasional
    Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

    Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

    Nasional
    BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

    BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

    Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

    Nasional
    UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

    UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

    Nasional
    Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

    Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X