Rapat Majelis Syuro PKS Mungkin Dipercepat

Kompas.com - 19/10/2011, 11:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyadi Takariawan, mengusulkan agar PKS tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meskipun ada pelanggaran kontrak koalisi.

Menyikapi keputusan Presiden yang mengurangi jatah kursi untuk PKS dengan mengganti Menteri Riset dan Teknologi Suhana Surapranata, kata Cahyadi, PKS dapat meminta pembicaraan ulang dengan Presiden mengenai kontrak koalisi.

"Opsi yang paling mungkin, kita akan meminta semacam kontrak ulang. Bukan keluar koalisi," kata Cahyadi, Rabu (19/10/2011).

Cahyadi mengatakan, ada pula anggota Majelis Syuro yang berpendapat agar PKS keluar dari koalisi. Semua opsi itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Majelis Syuro.


Cahyadi memperkirakan ada percepatan jadwal rapat Majelis Syuro untuk menyikapi keputusan Presiden. Rapat direncanakan berlangsung pada November 2011 dan kemungkinan digelar di Jakarta.

PKS memiliki tiga kontrak politik yang dibahas dan disetujui langsung antara Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Presiden. Kontrak politik pertama berisi dukungan PKS terhadap Yudhoyono dan Boediono. Poin kedua berisi dukungan PKS sebagai koalisi dalam pemerintahan dan di parlemen.

Poin ketiga berupa pembagian kekuasaan atau power sharing antara PKS dan Yudhoyono-Boediono. Dalam kontrak pembagian kekuasaan itulah, secara jelas disebutkan bahwa PKS mendapat alokasi empat kursi menteri, lengkap dengan detail pos kementerian yang diberikan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, perubahan kontrak politik seharusnya dibahas dan disepakati kedua belah pihak, yakni PKS dan Yudhoyono. Kenyataannya, Presiden tidak memusyawarahkan rencana pengurangan alokasi menteri dengan PKS. Presiden hanya memberitahukan pengurangan satu kursi menteri pada Minggu (16/10/2011) malam lalu. Pemberitahuan itu pun tidak langsung disampaikan Presiden, tetapi oleh orang lain.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

    Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

    Nasional
    Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

    Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

    Nasional
    Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

    Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

    Nasional
    PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

    PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

    Nasional
     PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

    PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

    Nasional
    Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

    Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

    Nasional
    Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

    Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

    Nasional
    Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

    Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

    Nasional
    Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

    Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

    Nasional
    SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

    SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

    Nasional
    KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

    KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

    Nasional
    Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

    Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

    Nasional
    SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

    SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

    Nasional
    Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

    Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

    Nasional
    Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

    Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X