Rapat Majelis Syuro PKS Mungkin Dipercepat

Kompas.com - 19/10/2011, 11:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyadi Takariawan, mengusulkan agar PKS tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meskipun ada pelanggaran kontrak koalisi.

Menyikapi keputusan Presiden yang mengurangi jatah kursi untuk PKS dengan mengganti Menteri Riset dan Teknologi Suhana Surapranata, kata Cahyadi, PKS dapat meminta pembicaraan ulang dengan Presiden mengenai kontrak koalisi.

"Opsi yang paling mungkin, kita akan meminta semacam kontrak ulang. Bukan keluar koalisi," kata Cahyadi, Rabu (19/10/2011).

Cahyadi mengatakan, ada pula anggota Majelis Syuro yang berpendapat agar PKS keluar dari koalisi. Semua opsi itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Majelis Syuro.

Cahyadi memperkirakan ada percepatan jadwal rapat Majelis Syuro untuk menyikapi keputusan Presiden. Rapat direncanakan berlangsung pada November 2011 dan kemungkinan digelar di Jakarta.

PKS memiliki tiga kontrak politik yang dibahas dan disetujui langsung antara Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Presiden. Kontrak politik pertama berisi dukungan PKS terhadap Yudhoyono dan Boediono. Poin kedua berisi dukungan PKS sebagai koalisi dalam pemerintahan dan di parlemen.

Poin ketiga berupa pembagian kekuasaan atau power sharing antara PKS dan Yudhoyono-Boediono. Dalam kontrak pembagian kekuasaan itulah, secara jelas disebutkan bahwa PKS mendapat alokasi empat kursi menteri, lengkap dengan detail pos kementerian yang diberikan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, perubahan kontrak politik seharusnya dibahas dan disepakati kedua belah pihak, yakni PKS dan Yudhoyono. Kenyataannya, Presiden tidak memusyawarahkan rencana pengurangan alokasi menteri dengan PKS. Presiden hanya memberitahukan pengurangan satu kursi menteri pada Minggu (16/10/2011) malam lalu. Pemberitahuan itu pun tidak langsung disampaikan Presiden, tetapi oleh orang lain.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

    Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

    Nasional
    Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

    Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

    Nasional
    Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

    Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

    Nasional
    Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

    Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

    Nasional
    Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

    Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

    Nasional
    Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

    Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

    Nasional
    UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

    UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

    [POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

    Nasional
    Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

    Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

    Nasional
    KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

    KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

    Nasional
    Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

    Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Nasional
    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X