Sofyan Djalil Mengaku Tak Pernah Setujui Penunjukan Langsung

Kompas.com - 11/10/2011, 15:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com Selaku Komisaris PT PLN 1999-2002, mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengaku tidak pernah menyetujui proyek pengadaan outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Disjaya Tangerang 2004-2006.

Proyek pengadaan tersebut kini menjadi perkara korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono. Hal itu disampaikan Sofyan saat bersaksi dalam persidangan Eddie Widiono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (11/10/2011).

"Sampai saya berhenti dari komisaris, persetujuan belum diberikan karena masih ada beberapa perbedaan antara komisaris dan direksi," ujar Sofyan.

Dia mengatakan, tiga hal yang menjadi perbedaan pendapat antara direksi dan dewan komisaris yaitu terkait penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai rekanan proyek, soal harga, dan soal hak cipta.

Menurut Sofyan, Eddie selaku direksi meminta persetujuan dewan komisaris untuk menunjuk langsung PT Netway sebagai pelaksana proyek dengan harga proyek senilai Rp 700 miliar.

"Dewan Komisaris kemudian mempertanyakan apakah alasan penunjukan langsung cukup kuat atau tidak," katanya.

Dewan Komisaris menilai bahwa angka Rp 700 miliar yang diajukan direksi itu terlalu mahal. "Yang jadi masalah memang masalah harga, saat saya berhenti jadi komisaris, 700 miliar itu tidak pernah berkurang walaupun saya dengar harganya jauh lebih murah. Tapi setelah saya berhenti tidak pernah (berkurang), baru saat pelaksanaannya lebih rendah dari angka awal," paparnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat itu, katanya, Eddie juga menyampaikan, hak cipta properti dari program tersebut dimiliki PT Netway Utama. Padahal sebelumnya, yang menjadi rekan kerja sama PT PLN terkait CIS RISI adalah Politeknik ITB sehingga Sofyan mengira jika hak cipta properti milik Politeknik ITB.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta pandangan hukum dari kantor hukum RSP dalam mengambil keputusan. "Awalnya, masalah copyright komisaris menolak. Namun, setelah dijelaskan pandangan hukum, komisaris pun menyetujuinya," ungkap Sofyan.

Dalam kasus ini, Eddie Widiono ditetapkan sebagai tersangka bersama General Manager PT PLN Disjaya Tangerang Margo Santoso dan Fahmi Mochtar, serta Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani.

Tim jaksa penuntut umum sebelumnya menilai, perintah penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama oleh Eddie tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai proyek outsourcing 2004-2006 itu semestinya hanya Rp 92,2 miliar, bukan Rp 137,1 miliar, seperti yang akhirnya disetujui. Selisih nilai proyek sebesar Rp 46,1 miliar itu diduga sebagai kerugian negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.