SBY: Jangan Sampai Ada Korupsi Pengadaan Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali memberikan peringatan keras agar jangan sampai ada penyimpangan ataupun korupsi dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Peringatan itu disampaikannya dalam Rapat Kabinet Terbatas yang membahas agenda modernisasi dan peremajaan kekuatan TNI/Polri, Kamis (8/9/2011), di Kantor Presiden.

Rapat dengan agenda modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI/Polri itu diikuti, antara lain, Wakil Presiden Boediono; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro; Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono; Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Keuangan Agus Martowardojo; serta Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.

"TNI dan Polri harus sungguh-sungguh jalankan manajemen pengadaan alutsista dengan baik. Saya tidak ingin dengar ada penyimpangan, apalagi korupsi dalam proses ini," kata Yudhoyono.

"Ingat, pengadaan ini biayanya besar, tetapi rakyat rela karena untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah kita, dan kepentingan nasional yang lain," katanya.

Presiden juga menugaskan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan untuk mengkaji persoalan panjangnya perencanaan, pengambilan keputusan, sampai pengalokasian anggaran pembelian alutsista itu.

"Lihat secara utuh, mana-mana yang dianggap menghambat, mana yang bisa dipercepat, proses apa yang bisa dilewati karena memperpanjang proses dan mekanisme. Wamenhan secara khusus saya tugasi mengendalikan day to day sehingga proses pengadaan berjalan baik," kata Presiden.