Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Segera Periksa Pimpinan KPK

Kompas.com - 04/09/2011, 21:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi segera memulai kembali pemeriksaan-pemeriksaan untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait tudingan tersangka kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin.

Komite Etik akan memeriksa sejumlah unsur pimpinan KPK setelah pemeriksaan saksi-saksi yang ditargetkan selesai pekan depan. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua saat dihubungi wartawan, Minggu (4/9/2011).

"Akan kembali memeriksa pada 6 September 2011. Setelah semua saksi diperiksa, baru pimpinan KPK lainnya diperiksa," ujar Abdullah.

Hingga kini, Komite Etik KPK baru memeriksa Wakil Ketua KPK M Jasin. Komite juga memeriksa unsur internal KPK lain, seperti mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK Johan Budi.

Pimpinan lain di KPK yang turut dituding Nazaruddin adalah Ketua KPK Busyro Muqoddas serta Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Haryono Umar. Ketiganya belum dimintai keterangan oleh Komite Etik.

Menurut Abdullah, Komite Etik selanjutnya akan memanggil mereka. Namun, Abdullah belum dapat memastikan jadwal pemeriksaan terhadap ketiga unsur pimpinan KPK tersebut.

Komite Etik dibentuk untuk menindaklanjuti tudingan Nazaruddin. Saat menjadi buron, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Jasin dan Chandra merekayasa kasusnya dan menerima uang. Keduanya disebut bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade Rahardja mengadakan pertemuan dengan Anas untuk menyepakati skenario kasus wisma atlet. Sebagai gantinya, Chandra dan Ade akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Keduanya gagal dalam seleksi tersebut.

Terkait tudingan itu, Chandra enggan berkomentar. Adapun Ade mengaku tidak pernah bertemu dengan Anas. Demikian juga pengakuan Jasin. Saat diperiksa Komite Etik, beberapa waktu lalu, Jasin mengatakan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Anas. Jasin mengungkapkan, unsur pimpinan KPK lain, yakni Busyro dan Haryono, pernah bertemu dengan Nazaruddin.

Dengan demikian, hanya satu unsur pimpinan, yakni Bibit Samad Rianto, yang namanya tidak disebut-sebut terkait dengan Nazaruddin. Bibit menjadi salah seorang anggota Komite Etik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com