Ini Pengakuan Jasin pada Komite Etik

Kompas.com - 24/08/2011, 17:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin menjalani pemeriksaan Komite Etik, Rabu (24/8/2011). Kepada Komite Etik, Jasin mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ataupun Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus wisma atlet. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

"Pak Jasin jelas, seumur hidup belum pernah ketemu Anas, Pak Jasin tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu Nazaruddin," ujar Abdullah. Selain itu, menurut Abdullah, Jasin juga membantah tudingan Nazaruddin yang menyebut dia merekayasa kasus wisma atlet SEA Games bersama Anas dan Chandra. "Pak Jasin juga membantah rekayasa karena semua di KPK itu, kata Pak Jasin, sistemnya kolegial melalui gelar perkara, penyidik, penyelidik, penuntut, deputi, direktur, dan pimpinan," tutur Abdullah.

Sebelumnya, kepada media, Jasin pernah mengungkapkan hal serupa menanggapi tudingan Nazaruddin terhadapnya. Seperti diketahui, saat buron, Nazaruddin menuding Jasin merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Anas. Dia menyebut Jasin dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah sebagai teman dekat Anas.

Menindaklanjuti tudingan-tudingan Nazar itu, KPK membentuk Komite Etik yang bertugas membuktikan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang mungkin dilakukan Jasin dan Chandra. Hingga kini, Komite Etik telah memeriksa sejumlah pihak eksternal KPK ataupun internal KPK.

Pihak eskternal yang diperiksa antara lain Nazaruddin sendiri, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, serta sejumlah anggota staf Nazaruddin. Sementara internal KPK yang dimintai keterangan antara lain mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahadrja; Juru Bicara KPK Johan Budi; serta penyidik KPK, Rony Samtana, Arif, dan Novel, dan Jasin.

Pemeriksaan terhadap pihak lainnya, termasuk Chandra, akan dilanjutkan setelah 6 September. "Substansi yang lain akan diperiksa habis Lebaran, dan pimpinan yang belum," ujar Abdullah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Nasional
    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Nasional
    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

    Nasional
    Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

    Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

    Nasional
    Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

    Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

    Nasional
    Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

    Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

    Nasional
    Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

    Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

    Nasional
    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Nasional
    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Nasional
    Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

    Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

    Nasional
    Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

    Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

    Nasional
    Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

    Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

    Nasional
    KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

    KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

    Nasional
    KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

    KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.