Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Jangan Percaya pada Fitnah

Kompas.com - 18/08/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meminta publik untuk tidak langsung percaya pada informasi-informasi negatif terhadap sejumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dikantongi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK saat ini.

Patrialis mengaku sudah mendengar selentingan negatif mengenai sejumlah calon, seperti Irjen (Purn) Aryanto Sutadji.

"Jangan percaya pada fitnah. Kita melakukan seleksi dengan tanggung jawab. Banyak juga anggota Pansel yang lain. Kita bisa pertanggungjawabkan semuanya. Semua isu dan fitnah sudah kita klarifikasi," ungkapnya seusai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Hari ini Pansel akan menyerahkan delapan nama dari 10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden. Sepuluh nama calon pimpinan KPK tersebut adalah Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan Abraham Samad, anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandupraja, purnawirawan polisi Brigjen (Pol) Aryanto Sutadi, aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto, Deputi Pengawasan Internal KPK Handoyo Sudrajat, akademisi Sayid Fadhil, Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Yunus Husein, Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung Zulkarnain, dan pejabat di Mahkamah Agung Egi Sutjiati.

Selasa (16/8/2011), Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), dan Transparancy International Indonesia (TII) mengungkapkan, dari hasil penelusuran, tim Aryanto Sutadi dan Sayid Fadhil memiliki rekam jejak yang buruk (baca: Dua Calon Pimpinan KPK Ini Bermasalah).

Patrialis menyatakan, panitia seleksi telah memilih delapan nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden siang ini. Pansel sudah memiliki klarifikasi terhadap semua catatan positif maupun negatif dari para calon.

Patrialis menegaskan, Pansel sudah memperoleh klarifikasi lisan dan tertulis dari berbagai pihak mengenai tuduhan terhadap Aryanto. Oleh karena itu, kualitas Aryanto tak perlu diragukan.

"Sudah diklarifikasi semua. Tak hanya lisan dari yang bersangkutan, tapi juga tertulis dari pihak kepolisian," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com