Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sudah Lama Tahu Kelakuan Nazar

Kompas.com - 16/08/2011, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat ternyata sudah lama tahu kelakuan mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, yang suka mengintervensi penegak hukum dalam menangani suatu kasus, terutama korupsi.

Meski mengetahui kelakuan Nazaruddin yang suka mengintervensi penegak hukum, tak ada forum resmi partai yang memintanya menghentikan aksi tersebut.

Ihwal kelakuan Nazaruddin yang suka mengintervensi penegak hukum ini diakui oleh Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Penegakan Hukum Benny Kabur Harman. Saat diperiksa Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/8/2011), Benny mengakui, ada pertemuan antara dia dan Nazaruddin yang dihadiri pimpinan KPK, yakni Wakil Ketua Bidang Penindakan Chandra M Hamzah dan mantan Deputi Penyidikan KPK Ade Rahardja.

Benny mengaku baru tahu dalam pertemuan yang dihadirinya di sebuah restoran Jalan Casablanca, Jakarta, itu ada Ade Rahardja. Benny mengatakan, saat itu apa pun yang disampaikan Nazaruddin kepada Ade hendaknya hanya jadi sekadar informasi saja. Tidak perlu ditindaklanjuti.

Benny yang kembali datang ke KPK menemani Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diperiksa Komite Etik KPK, Selasa (16/8/2011) siang, mengatakan, dia sempat mengingatkan Nazaruddin soal kelakuannya yang suka mengintervensi penegak hukum.

"Saya sudah ingatkan kepada yang bersangkutan," kata Benny.

Saat ditanya bahwa Nazaruddin ketika itu adalah pengurus teras Partai Demokrat dengan jabatan bendahara umum sehingga mestinya forum resmi partai atau dewan kehormatan mengingatkan kelakuan Nazaruddin, Benny hanya mengatakan, "Semua juga kita ingatkan. Yang lain juga kelakuannya macam-macam, mana kita tahu."

Benny mengatakan, saat diingatkan akan kelakuannya yang suka mengintervensi penegak hukum itu, Nazaruddin hanya diam. Menurut Benny, tidak perlu melaporkan kelakuan Nazaruddin ke forum resmi partai. "Tidak perlu itu. Mau ngapain? Kan cukup saya pengurusnya," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com