Soal Korupsi, Masyarakat Haus Bukti, Bukan Janji

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai semangat pemberantasan korupsi yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan tidak otomatis membangun harapan baru di masyarakat.

Menurutnya, esensi pidato tersebut merupakan pengulangan, sedangkan rakyat ingin melihat aktualisasi perang melawan korupsi. Masyarakat haus bukti, bukan janji.

"Kendati kita memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kalau kita lihat perang untuk memberantas korupsi masih jauh dari efektif di negeri ini," ujar Bambang kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Rendahnya efektivitas memberantas korupsi, kata Bambang, dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, KPK tidak mampu menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.

"Misalnya, kita lihat saja kasus Bank Century dan mafia pajak yang sampai saat ini belum terselesaikan," kata Bambang.

Selain itu, keberhasilan menangkap Nazaruddin dan kegagalan menangkap Nunun serta buron lain, menurut Bambang, mencerminkan inkonsistensi penegak hukum dalam memberantas korupsi. Ia menilai, persoalan inkonsistensi tersebut mencerminkan tidak adanya kesungguhan.

"Jadi, persoalan utamanya adalah kesungguhan mengaktualisasikan komitmen pemberantasan korupsi. Karena kalau tidak ada kesungguhan itu, dalam proses hukum kasus korupsi di negeri akan akan terus melahirkan tuduhan tebang pilih," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya mengatakan, efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus ditingkatkan. Lembaga-lembaga antikorupsi, seperti KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus diperkuat didukung efektivitas kerjanya.

Presiden juga mengatakan saat ini adalah momentum terbaik untuk terus membersihkan Indonesia dari korupsi. "Saat ini Indeks Persepsi Korupsi kita terus membaik. Transparency International memberikan skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi 2,8 pada 2010. Meskipun perbaikan indeks persepsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN, namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang," kata Presiden.