Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarifuddin Dibawa Ke Mabes Polri

Kompas.com - 10/08/2011, 09:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Syarifuddin (32), sepupu Muhammad Nazaruddin, akan dibawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan terkait penggunaan paspor miliknya oleh Nazaruddin selama pelarian di luar negeri.

"Rencananya, pagi ini Syarifuddin didampingi penasihat hukumnya akan diterbangkan (dibawa) oleh tim ke Bareskrim Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Raden Heru Prakoso kepada Kompas.com, Rabu (10/8/2011).

Raden menjelaskan, Syarifuddin sudah diperiksa kemarin hingga pukul 21.00. Saat diperiksa, Syarifuddin mengakui, paspor yang dipakai Nazaruddin adalah miliknya. Paspor itu diterbitkan Kantor Imigrasi Polonia, Medan.

Kepada penyidik, Syarifuddin mengaku tak sadar bahwa paspornya hilang. Dia terakhir menggunakan paspor ketika kembali ke Medan dari Singapura, 27 Juni 2011 . Saat itu, dia menaruh paspor di kamarnya. Dia tinggal di rumah pamannya di Jalan Garu I Gang Jadi Nomor 7, Medan Amplas.

Syarifuddin mengaku tak pernah mengecek kembali paspornya setelah itu. Dia terkejut ketika menyaksikan pemberitaan di televisi, Senin, bahwa Nazaruddin menggunakan paspor miliknya. Saat itu, dia berada di Jakarta.

Setelah kembali ke Medan dan mengecek keberadaan paspornya, ternyata paspor itu hilang. "Rencana Syarifuddin dan penasihat hukumnya hari ini akan membuat laporan kehilangan ke Mapolda (Sumut), tetapi terlebih dulu diamankan oleh tim, kemarin," kata Raden.

Syarifuddin tak tahu siapa yang mengambil paspor itu, apakah keluarganya atau orang lain. Dia juga mengaku tak dekat dengan Nazaruddin. Menurut dia, mantan anggota Komisi III DPR itu terakhir datang ke rumah pamannya pada Lebaran 2010.

Keberadaan Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, diketahui menggunakan paspor Syarifuddin saat transit di Republik Dominika. Seperti diketahui, pihak Imigrasi telah mencabut paspor mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

____________________________

Video Nazaruddin ke Kolombia dengan Paspor Resmi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com