Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Penggeledahan Jadi Bahan KPK

Kompas.com - 05/08/2011, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games Palembang.

Dari rumah di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan itu, KPK terlihat  membawa sejumlah barang yang dimasukkan dalam kotak kardus. Nah, bahan-bahan yang diambil dari rumah Nazaruddin itu juga akan dipakai oleh Komite Etik KPK sebagai bahan dalam pemeriksaan pimpinan KPK terkait tudingan Nazaruddin.

"Kita sudah geledah itu dirumahnya. Kita lihat nanti apa barang buktinya ada di situ yang bisa kita gunakan. Itu yang akan kita lihat dari penindakan. Ada atau tidak dan seberapa jauh bisa kita gunakan," kata Abdullah Hehamahua, Ketua Komite Etik KPK, Jumat (5/8/2011).

Komite Etik KPK dibentuk menyusul tudingan Muhammad Nazaruddin, tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games, terhadap sejumlah pimpinan KPK. Nazaruddin menuding sejumlah pejabat KPK menerima uang atau merekayasa kasusnya.

Mereka yang dituding adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK M Jasin, dan Deputi Penindakan Ade Rahardja. Belakangan, nama Juru Bicara KPK Johan Budi juga turut disebut.

Johan disebut menemani Ade saat bertemu Nazaruddin pada 2010. Untuk memeriksa Ade dan Johan, pimpinan KPK menugaskan tim internal yang terdiri atas Deputi Pengawasan Internal KPK.

Saat ditanya apakah Komite Etik sudah punya daftar nama-nama orang yang akan diperiksa, Abdullah mengatakan masih mengumpulkan bahan-bahan.

"Ya karena itu kita akan lihat benang merahnya. Makanya harus kita mulai dari hulu dulu. Sehingga agak mudah mengurai masalah. Tentu juga dari dalam. Orang-orang yang di dalam kan juga punya keterangan yang akan digabungkan," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com