Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: MA Diskriminasikan Prita

Kompas.com - 12/07/2011, 21:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku prihatin dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Prita Mulyasari, terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional Serpong.

Din mempertanyakan mengenai dua keputusan MA yang bertentangan, dimana sebelumnya Prita telah divonis bebas dari Pengadilan Negeri Tangerang pada 2009. "Dan sekarang mereka menyatakan Prita bersalah, kita tidak tahu sekarang mana yang benar. Jujur saya pribadi terusik dengan rasa keadilan dengan adanya putusan MA itu. Menurut saya ini adanya diskriminasi, adanya keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Saya juga menyayangkan kepada RS Omni yang memperkarakan masalah ini," ujar Din saat bertemu dengan Prita di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Ditambahkan Din, PP Muhammadiyah bersama beberapa organisasi masyarakat lainnya akan terus mendukung Prita untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus tersebut.

Ia juga mengharapkan agar para penegak hukum dapat melihat kasus Prita secara jernih dengan mengedepankan rasa keadilan. "Jika mbak Prita butuh dukungan tanda tangan untuk dijadikan lampiran, baik dari ormas, tokoh individu, dan lain-lain, warga Muhammadiyah siap membantu. Agar hakim tidak terpaku pada hukum teks semata. Tapi lebih mengarah kepada keadilan substantif, demi terciptanya suatu keadilan," kata Din.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Prita mengaku sangat berterima kasih dengan dukungan tersebut. Ibu tiga anak itu menyatakan jika keputusan MA sudah keluar, dirinya siap untuk melakukan PK terkait kasus tersebut. "Mudah-mudahan saja PK ini jalan terbaik buat keadilan di Indonesia. Semoga ini jadi barokah dan jadi berkah hukum di Indonesia. Biarkan saya menjadi pemicu dalam kasus ini, agar tidak muncul kasus-kasus seperti ini lagi," kata Prita.

"Saya juga ucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari teman-teman dari Pak Din, Semoga perkara hukum saya ini berlangsung cepat dan baik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Nasional
    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Nasional
    Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

    Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

    Nasional
    Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

    Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

    Nasional
    Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

    Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

    Nasional
    Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

    Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com