Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Nazaruddin, Sonny Jadi Bendahara

Kompas.com - 08/07/2011, 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Posisi Nazaruddin sebagai bendahara Fraksi Partai Demokrat untuk sementara digantikan Sonny Waplau dan Asfihani menyusul persoalan hukum yang melilit Nazaruddin. Sebelumnya, Sonny adalah wakil bendahara.

"Di Fraksi (Partai Demokrat), pelaksanaan kebendaharaan sudah dipercayakan kepada Pak Waplau dan Bu Asfihani," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Menurut Jafar, posisi Nazaruddin perlu digantikan segera karena fungsi tata kelola keuangan di fraksi terus berjalan setiap hari. Namun, Jafar menegaskan, penggantian ini tidak bersifat permanen. "Sampai kapan? Ya, sampai dia (Nazaruddin) hadir lagi," ujarnya.

Hingga saat ini Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI sampai ada keputusan dari partai. Mengenai ketidakhadiran Nazaruddin yang tak pernah tampak lagi dalam aktivitasnya sebagai anggota dewan lebih dari sebulan, Jafar menyerahkannya pada mekanisme dan aturan yang berlaku di fraksi maupun Badan Kehormatan DPR RI.

Jafar masih percaya Nazaruddin berada di Singapura untuk berobat, seperti yang disampaikannya melalui surat izin kepada fraksi, berikut surat dokter yang menanganinya. Nazaruddin pergi dengan alasan yang jelas. "Izinnya ya ke Singapura. Kalau dia tidak di Singapura lagi, ya tentu menyalahi," ujarnya.

Nazaruddin adalah tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Ia tidak pernah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan tengah berobat di Singapura.

Karena tak pernah ada itikad baik dari Nazaruddin untuk datang memenuhi panggilan, KPK menerbitkan red notice meminta bantuan polisi internasional untuk memburu politisi Partai Demokrat ini. Belakangan, diketahui ia tidak lagi berada di Singapura. Ia menghilang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com