Banyak Menteri yang Kurang Rajin

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, berdasarkan evaluasi UKP4 sejak Januari 2011, sekitar 50 persen kementerian berkinerja kurang baik.

Evaluasi dilakukan berdasarkan program kerja dan instruksi presiden, baik lisan maupun tertulis, yang berhasil dilaksanakan kementerian. Terkait hal ini, Kuntoro membantah bahwa pemerintahan tak berjalan efektif.

"Beberapa menteri kurang rajin, lha," kata Kuntoro kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011).

Ketika ditanya kementerian yang kurang berkinerja, Kuntoro enggan menjawabnya. Dikatakannya, sekitar 17 kementerian yang kurang berkinerja itu tersebar secara merata di bidang politik, hukum, dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian.

Ketika ditanya penyebab kementerian tak berjalan, Kuntoro tak menjawabnya secara gamblang. Hal ini juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, Kamis. "Saya sudah mendapatkan laporan, kurang dari 50 persen (program dan instruksi) yang saudara laksanakan. Saya ingin mendapatkan laporan mana yang tidak bergerak dan mana yang sudah ditindaklanjuti," kata Presiden.

Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden juga membahas tentang persiapan hari raya Idul Fitri 1432 H dan peringatan kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia. Presiden menyatakan, konsentrasi para menteri biasanya terbagi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Pada saat itu, para menteri harus tetap menjalankan tugas harian sambil bekerja lebih untuk mempersiapkan segala hal terkait Ramadhan dan Idul Fitri. "Jadi, mari kita konsolidasikan semua kerja kita," katanya.

Yudhoyono meminta para menteri untuk bekerja keras dan saling bekerja sama sehingga bisa menjalankan semua tugas, khususnya selama Ramadhan, Idul Fitri, dan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dengan begitu, kata Yudhoyono, kinerja kabinet bisa maksimal sebelum dua tahun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2011. Dalam sidang kabinet tersebut, Yudhoyono juga meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono melaporkan prioritas kerja kabinet.