Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Terbaik bagi Nazaruddin

Kompas.com - 06/07/2011, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kembali menyerukan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk segera pulang ke tanah air guna membuktikan segala tudingan yang dilontarkannya melalui BlackBerry Messenger (BBM).

Menurut Andi, Nazaruddin lebih baik memberikan informasi-informasi tersebut berikut bukti-buktinya langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Daripada memberikan tuduhan-tuduhan dengan BBM tidak jelas dan tidak benar, yang terbaik adalah Pak Nazaruddin datang, pulang ke tanah air, datang ke KPK menjelaskan ke KPK dengan bukti-bukti supaya bukan fitnah," kata Andi di sela rapat dengan Komisi X DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (6/7/2011).

Andi mengaku tidak terganggu dengan informasi-informasi via BBM dari Nazaruddin yang menyebut namanya sebagai salah satu petinggi Demokrat yang memperoleh aliran uang suap dalam kasus pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang yang menelan biaya hingga Rp 199 miliar ini. Ia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan KPK mengusut tuntas kasus ini.

Dari Singapura, Nazaruddin berkirim BBM kepada pengacaranya OC Kaligis, mengenai aliran uang terkait pembangunan wisma atlet yang diantaranya, disebut Nazaruddin, mengalir ke kantong Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

"Tugas kami juga adalah memastikan semua lini organisasi Kemenpora bisa berjalan dengan baik, terutama menjalankan tugas-tugasnya seperti mempersiapkan Sea Games. Itu makanya saya sudah mengumpulkan semua pegawai Kemenpora mulai dari eselon satu sampai satpam dan meminta mereka agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik, terutama menjalankan tugasnya menyelenggaran Sea Games yang sudah di depan mata ini," tambahnya.

Andi sendiri menegaskan dirinya tetap akan memenuhi panggilan KPK jika keterangangannya kembali dibutuhkan seperti yang dilakukannya sebelumnya. Pada 31 Mei lalu, Andi memenuhi panggilan KPK untuk pertama kalinya. Ia dimintai keterangan terkait kasus suap yang juga melibatkan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram.

Belakangan, keberadaan Nazaruddin tak jelas rimbanya. Kementerian Luar Negeri Singapura menegaskan bahwa M Nazaruddin tak lagi berada di Singapura. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Singapura melalui siaran pers yang dapat diakses di http://www.mfa.gov.sg/.

Nazaruddin masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Internasional (Interpol) atau buron internasional setelah KPK mengajukan penerbitan red notice atas nama Nazaruddin melalui Mabes Polri. Interpol telah mengirimkan data-data tentang Nazaruddin kepada 188 negara yang menjadi anggotanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com