Nazaruddin Diduga Terima Suap

Kompas.com - 30/06/2011, 18:08 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin  diduga menerima suap dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi VII DPR itu sebagai tersangka kasus tersebut pada hari ini, Kamis (30/6/2011).

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengungkapkan, Nazaruddin disangka melanggar tiga pasal penerimaan suap. "Melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi," kata Bibit di gedung KPK Jakarta, Kamis (30/6/2011).

Namun, Bibit belum dapat mengungkapkan peran Nazaruddin dalam kasus tersebut. Menurut Bibit, penetapan Nazaruddin sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti, baik berupa keterangan saksi maupun bukti dokumen.

"KPK menangani kasus ini terkait perbuatan, apakah dia sebagai anggota DPR atau pemilik perusahaan, kami dalami dalam penyidikan lebih lanjut," ujar Bibit.

Saat disinggung mengapa KPK baru menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka di saat dia tengah di luar negeri, Bibit menjawab bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK tidak melihat lokasi keberadaan orang tersebut. "Kita tidak tetapkan orang tanpa dasar, apakah dia di dalam (negeri) atau di luar, tidak jadi soal," kata Bibit.

Kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek senilai Rp 191 miliar itu. Dugaan keterlibatan Nazaruddin dimunculkan mantan kuasa hukum Rosa, yakni Kamaruddin Simanjuntak. Menurutnya, berdasarkan pengakuan Rosa, Nazaruddin selaku anggota Dewan menerima fee sebesar 13 persen atau senilai Rp 25 miliar dari golnya penganggaran proyek wisma di DPR.

Nazaruddin bersama-sama sejumlah anggota DPR lainnya diduga sengaja mengamankan proyek tersebut. Nama anggota Dewan lainnya yang disebut-sebut terlibat sebagai koordinator dalam mengamankan proyek wisma atlet adalah Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Wayan Koster (Fraksi Partai PDI-P), dan Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat). Kamaruddin juga pernah mengungkapkan bahwa dana berupa cek senilai Rp 3,2 miliar yang menjadi bukti suap merupakan titipan dari El Idris untuk para anggota dewan yang diberikan melalui Wafid.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.