Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Anggota Fraksi TNI/Polri Jadi Saksi Nunun

Kompas.com - 27/06/2011, 13:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan untuk memeriksa R Sulistyadi dan Darsup Yusuf, mantan anggota DPR 1999-2004 asal Fraksi TNI/ Polri terkait kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Nunun Nurbaeti, salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Baik Sulistyadi maupun Darsup, terlibat dalam kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Sulistyadi dan Darsup disangka menerima cek perjalanan masing-masing senilai Rp 500 juta bersama rekan sefraksinya Udju Djuhaeri dan Suyitno. Sulistyadi dan Darsup yang merupakan anggota TNI itu diadili di pengadilan militer.

Dalam dakwaan Udju yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta disebutkan, Udju memberikan sejumlah cek perjalanan kepada Sulistyadi dan Darsup. Setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai DGSBI 2004, Udju mengajak Darsup, Sulistyadi, dan Suyitno ke kantor Nunun, PT Wahana Esa Sejati untuk menemui Arie Malangjudo dan mengambil titipan cek perjalanan.

Sebelum pemilihan DGSBI, keempat anggota fraksi TNI/Polri itu mengikuti pertemuan dengan Miranda di kantor Miranda, depan gedung Ratu Plaza Jakarta. Pertemuan tersebut membahas visi, misi, dan persoalan keluarga Miranda.

Kasus suap cek perjalanan menyeret 26 anggota DPR 1999-2004 sebagai tersangka. Sebanyak 24 di antaranya telah divonis. Sebelumnya, empat orang anggota DPR 1999-2004 yakni Hamka Yandhu, Udju Djuhaeri, Endin Soefihara, dan Dudhie Makmun Murod juga telah divonis.

Sedangkan Darsup dan Sulistyadi yang diadili di pengadilan militer belum jelas status hukumnya. Belakangan, KPK menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Istri mantan Wakil Kepala Polri itu diduga memberikan sejumlah cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR 1999-2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

    Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

    Nasional
    Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

    Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

    Nasional
    Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

    Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

    Nasional
    Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

    Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

    Nasional
    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

    Nasional
    Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

    Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

    Nasional
    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Nasional
    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Nasional
    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Nasional
    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    Nasional
    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Nasional
    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Nasional
    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    Nasional
    TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

    TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com