Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panja Panggil Nurpati Pekan Depan

Kompas.com - 22/06/2011, 21:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Mafia Pemilu di Parlemen berencana pekan depan akan memanggil ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati. Hal ini dilakukan terkait nama Andi yang disebut-sebut turut andil dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil pemilu yang menyeret nama kader Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Saat itu Andi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Minggu depan (dipanggil oleh Panja Mafia Pemilu) tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan surat yang tidak benar, padahal sudah diketahui ada surat lain," ujar Ketua Panja Mafia Pemilu, Chairuman Harahap, di Gedung DPR, Rabu (22/6/2011).

Ia mengatakan, seharusnya keputusan KPU soal kemenangan Dewi dibuat berdasarkan surat asli yang dikirim oleh pihak MK. Namun, Andi justru menggunakan surat palsu dalam rapat Pleno KPU yang diakuinya dikirim oleh MK tertanggal 14 Agustus.

Padahal diketahui berdasarkan laporan MK pada Panja, surat putusan MK yang asli itu dikirim tertanggal 17 Agustus 2009 dengan nomor 112/PAN. MK/VIII/2009 dan 113/PAN. MK/VIII/2009 pada Andi atas permintaannya sendiri kepada Panitera MK.

Namun, saat rapat Pleno KPU, Andi justru hanya memunculkan satu surat bernomor 113, sementara surat lainnya digunakan adalah surat palsu itu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari MK di mana surat asli bernomor 112 yang telah sampai ditangan Andi.

Dari data yang diungkap MK itu, Chairuman menilai peran Andi dominan dalam kasus itu. "Ia (Andi Nurpati) dominan. Ia menghubungi panitera Zainal Arifin suruh menyerahkan (surat asli MK) kepadanya," jelasnya.

Chairuman pun menegaskan pemanggilan Andi tak dimaksudkan untuk menyudutkannya. Ia menuturkan Panja juga akan memanggil beberapa orang lain yang juga terlibat dalam kasus itu.

"Kita dengar dulu, bagaimanapun kita ingin semua bersikap jujur. Supaya negara kita punya integritas. Apalagi KPU. Kita harapkan menjadi lembaga bersih punya integritas dan profesional. Kalau lembaga KPU tidak dipercaya bagaimana rusaknya sistem sosial," ujar politisi Golkar itu.

Rencananya selain Andi, Panja Mafia Pemilu juga akan memanggil Dewi Yasin Limpo, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Nesyawati. Serta beberapa orang dari MK seperti Panitera MK Zainal Arifin, dan staf MK, Hasan. Mereka akan dipanggil dengan waktu yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Nasional
    LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

    LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

    Nasional
    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

    Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com