Polri Belum Berencana Panggil Nurpati

Kompas.com - 22/06/2011, 17:56 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya belum berniat memanggil mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati terkait kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, mengatakan, alasan belum dilaksanakannya pemanggilan Andi Nurpati karena saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut, dengan mengumpulkan beberapa bukti di lapangan.

"Kan sekarang kita masih dalam lidik. Jadi belum kita belum ada rencana memanggil dia (Andi Nurpati). Dan kita juga masih melakukan pencarian fakta-fakta di lapangan untuk mengetahui mana surat itu yang palsu dan mana yang asli," ujar Anton kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Sejauh ini Mabes Polri juga belum memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Karena masih dalam masa lidik, menurut Anton, Mabes Polri hanya dapat meminta keterangan ke beberapa pihak terkait kasus itu, untuk mencari alat bukti.

"Orang-orang yang sudah kita mintai keterangan, yang pasti ada dari Mahkamah Konstitusi, dan ada juga dari KPU juga. Nah itu yang tahu persis tim lidik kita. Jadi nanti informasi-informasi dari mereka itu akan dikumpulkan untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi sabar saja ya," paparnya.

Sebelumnya, ditemui secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi membantah bahwa pihaknya mengintervensi kasus tersebut. Pernyataan itu dikemukakannya karena beberapa pihak menilai kepolisian terkesan lambat dalam menangani kasus ini.

Menurut Ito, Polri belum dapat bekerja maksimal hingga saat ini karena belum mendapatkan laporan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait kasus tersebut. "Tidak ada sama sekali kita menutup-nutupi atau melakukan intervensi kasus itu. Kita agak kesulitan karena belum adanya laporan resmi dari MK. Dulu kan pada saat surat itu disampaikan dan pihak yang menyampaikan surat berjanji akan datang untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kita menunggu itu karena harus dituangkan juga dalam laporan resmi dan tidak serta-merta hanya laporan tertulis," ujar Ito.

Ditambahkan Ito, mengenai pemberitaan bahwa Ketua MK Mahfud MD telah memberikan dua surat kepada Mabes Polri pada 2010, Ito menggangap surat tersebut hanya berupa laporan tertulis dalam bentuk fotokopian.

Pasalnya, menurut dia, setiap laporan tertulis yang masuk ke kepolisian terlebih dahulu harus dijadikan dalam bentuk laporan polisi. "Jadi surat yang diduga palsu itu kan masih dalam bentuk fotokopi, yang aslinya belum ada. Kalau di forensik kan harus ada yang asli dan palsu. Ini yang masih kami minta. Kami bukan menunggu, kami meminta. Dan kalau yang diminta belum memberikan, ya mau gimana," kata Ito.

Seperti diberitakan, Andi Nurpati dilaporkan Ketua MK Mahfud MD atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Andi, yang saat itu masih menjabat komisioner KPU, diduga memalsukan putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X