Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Rapat Banggar Seharusnya Terbuka

Kompas.com - 19/06/2011, 21:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai, seharusnya rapat penentuan anggaran di badan anggaran DPR digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat melalui media dapat mengawasi proses penganggaran di DPR sehingga meminimalisasi praktik calo anggaran di DPR. 

"Kita tidak pernah membuka proyek apa saja yang sedang dianggarkan ke depannya di banggar. Mestinya rapat di banggar itu terbuka. Hanya dengan membuka itu, kita bisa mendapatkan informasi, praktik-praktik negosiasi di belakang meja bisa ditekan," kata Danang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Menurutnya, praktik calo anggaran di DPR bukan suatu hal yang baru. Fungsi penganggaran DPR merupakan sumber dana terbesar untuk para anggota dewan. "Sumber pendanaan paling besar para politisi ya di sini, di badan anggaran," ucap Danang. 

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya rapat bersifat terbuka. Sebab, rapat banggar yang membahas kepentingan publik bukan merupakan suatu rahasia negara. "Tidak ada alasan pembahasan anggaran tertutup karena domain angaran, domain publik, bukan domain rahasia negara," katanya. 

Proses penentuan anggaran di DPR yang tertutup, lanjut Abdullah, dapat mempersubur praktik korupsi di DPR. "Sulit terkontrol publik, proses pengambilan keputusan di anggaran, potensial terjadi korupsi," katanya. 

Abdullah sepakat jika zona pembahasan anggaran di DPR menjadi zona publik. Sebab, kewenangan banggar yang luar biasa perlu mendapat pengawasan publik. Partai politik yang ada, menurutnya, tidak dapat diandalkan dalam mengawasi praktek penetuan anggaran di banggar. "Partai politik justru memanfaatkan proses tertutup itu," katanya. 

Banggar hanya menjadi alat kelengkapan strategis yang potensial bagi parpol mengambil keuntungan. "Kita tidak ingin proses di banggar mengacaukan penyusunan APBN secara normal. Normalnya, APBN dirancang dari bawah. Kalau perencanaan dari bawah dikacaukan kepentingan politik dalam proses pengangaran, maka aspirasi masyarakat di bawah akan terkalahkan," kata Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com