Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Rapat Banggar Seharusnya Terbuka

Kompas.com - 19/06/2011, 21:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai, seharusnya rapat penentuan anggaran di badan anggaran DPR digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat melalui media dapat mengawasi proses penganggaran di DPR sehingga meminimalisasi praktik calo anggaran di DPR. 

"Kita tidak pernah membuka proyek apa saja yang sedang dianggarkan ke depannya di banggar. Mestinya rapat di banggar itu terbuka. Hanya dengan membuka itu, kita bisa mendapatkan informasi, praktik-praktik negosiasi di belakang meja bisa ditekan," kata Danang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Menurutnya, praktik calo anggaran di DPR bukan suatu hal yang baru. Fungsi penganggaran DPR merupakan sumber dana terbesar untuk para anggota dewan. "Sumber pendanaan paling besar para politisi ya di sini, di badan anggaran," ucap Danang. 

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya rapat bersifat terbuka. Sebab, rapat banggar yang membahas kepentingan publik bukan merupakan suatu rahasia negara. "Tidak ada alasan pembahasan anggaran tertutup karena domain angaran, domain publik, bukan domain rahasia negara," katanya. 

Proses penentuan anggaran di DPR yang tertutup, lanjut Abdullah, dapat mempersubur praktik korupsi di DPR. "Sulit terkontrol publik, proses pengambilan keputusan di anggaran, potensial terjadi korupsi," katanya. 

Abdullah sepakat jika zona pembahasan anggaran di DPR menjadi zona publik. Sebab, kewenangan banggar yang luar biasa perlu mendapat pengawasan publik. Partai politik yang ada, menurutnya, tidak dapat diandalkan dalam mengawasi praktek penetuan anggaran di banggar. "Partai politik justru memanfaatkan proses tertutup itu," katanya. 

Banggar hanya menjadi alat kelengkapan strategis yang potensial bagi parpol mengambil keuntungan. "Kita tidak ingin proses di banggar mengacaukan penyusunan APBN secara normal. Normalnya, APBN dirancang dari bawah. Kalau perencanaan dari bawah dikacaukan kepentingan politik dalam proses pengangaran, maka aspirasi masyarakat di bawah akan terkalahkan," kata Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com