Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Antasari Menyisakan Trauma Panjang

Kompas.com - 17/06/2011, 10:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjadi pimpinan lembaga antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang bukan pekerjaan mudah. Banyak risiko yang harus dihadapi. Setidaknya, hal ini juga ditangkap oleh anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel KPK) Rhenald Kasali. Ia menduga, apa yang menerpa lembaga KPK dan kasus yang menjerat pimpinannya menjadi momok tersendiri. Rhenald mencontohkan, kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar diyakini meninggalkan trauma panjang bagi para tokoh yang ingin mendaftarkan diri sebagai pimpinan. Apalagi, lanjutnya, belakangan penanganan kasus Antasari diduga sarat dengan upaya kriminalisasi KPK.

"Kasus yang menimpa Antasari menimbulkan beban trauma panjang. Apalagi, ada fakta-fakta baru terkait kasus itu, yang kemudian membuat kita melihat bahwa upaya kriminalisasi KPK sangat terasa sekali," ujar Rhenald, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/6/2011).

Di luar itu, menurut Rhenald, ada kondisi-kondisi yang mengelilingi keberadaan KPK yang akan membuat orang enggan menjadi punggawa di lembaga tersebut. "Kami sudah mengingatkan saat Pansel lalu bertugas. Kalau kondisinya seperti ini, lama-lama tidak ada yang mau jadi Pimpinan KPK," ujarnya.

Kondisi-kondisi itu, urainya, hiruk pikuk para pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus yang ditangani KPK. Seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik. Para politisi Senayan juga dinilainya mulai menunjukkan gelagat ingin "mematikan" KPK.

"Aparat penegak hukum juga seperti merasa terancam dengan keberadaan KPK. Belum lagi ada ancaman dari para politisi karena selama ini mereka menjadi sasaran pemberantasan korupsi dan mereka juga yang memilih Pimpinan KPK. Jadi, ada pesimisme dari orang-orang yang punya kualitas bagus," kata Rhenald.

Untuk mendapatkan tokoh-tokoh berkualitas, Pansel melakukan upaya jemput bola dengan meminta Forum Rektor dan sejumlah instansi lainnya agar mengajukan nama calon Pimpinan KPK. Namun, hingga tersisa dua hari pendaftaran, Jumat ini dan Senin, 30 Juni mendatang, belum ada masukan nama yang diterima Pansel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com