Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bachtiar Diperiksa soal Penunjukan Langsung

Kompas.com - 14/06/2011, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menjalani pemeriksaandi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (14/6/2011). Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay, yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial pada 2004-2006. Bachtiar adalah terpidana dalam kasus tersebut.

"Tadi saya mengulang kembali bagaimana proses penunjukkan langsung," katanya seusai pemeriksaan, Selasa sore.

Menurut Bachtiar, dalam pemeriksaan kali ini, dia dimintai konfirmasi terkait surat-surat penunjukkan langsung yang diduga dilakukan Amrun saat menjabat Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Depsos. "Ada surat-surat, surat itu kita periksa kembali," katanya.

Bachtiar mengatakan, penunjukan langsung untuk pelaksana dua proyek pengadaan di Depsos itu merupakan usulan Amrun selaku Dirjen Bantuan Jaminan Sosial. "Kan ada surat dari dia (Amrun). Dia mengusulkan. Kalau kita hanya mengecek kembali surat dari dia," ujarnya.

Menurutnya, selaku menteri hanya menyetujui surat-surat yang dibuat Amrun. "Kalau Dirjen membuat surat, maka menterinya harus setuju," katanya.

Persetujuan penunjukan langsung tersebut yang kemudian menyeret Bachtiar ke meja hijau dan divonis satu tahun delapan bulan. Adapun, Amrun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sapi impor dan mesin jahit Depsos pada awal April tahun ini. Ia disangka terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 25 miliar itu. Keterlibatan Amrun terlacak dari pengembangan perkara yang menjerat Bachtiar. Amrun diduga bersama-sama Bachtiar menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor. Penyalahgunaannya karena melakukan penunjukan langsung kepada PT Ladang Sutera Indonesia dalam pengadaan mesin jahit dan kepada PT Atmadhira Kara sebagai rekanan pengadaan sapi impor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com