Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Cari Akuntan Andal

Kompas.com - 11/06/2011, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan jemput bola terhadap tokoh yang dinilai mampu menjadi calon pimpinan KPK. Anggota Pansel, Rhenald Khasali, mengatakan, pihaknya menghubungi sejumlah tokoh termasuk yang berlatar belakang seorang akuntan.

"Enggak harus (latar belakang) hukum. Eri Riana (mantan pimpinan KPK) kan sarjana akuntansi. Kami mencari akuntan yang bagus." katanya di Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Namun, lanjutnya, Pansel KPK sulit mencari akuntan andal dan berminat menjadi pimpinan KPK. "Kelihatannya banyak yang penakut. Akuntan asyik cari duit," ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Hingga kini, Pansel KPK telah menghubungi aktivis antikorupsi, penegak hukum, dan kalangan akademis. "Kami sudah menghubungi forum rektor, terbukti berhasil kemarin. Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto kan dari forum rektor," ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat Pansel, terkumpul sebanyak lebih kurang 30 nama yang masuk dalam daftar tokoh yang akan dijemput untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

"Kami berharap BW (Bambang Widjojanto) daftar lagi. Sudah mudah, dokumennya sudah punya," ucapnya.

Pendaftaran calon pimpinan KPK 2011-2015 akan ditutup pada 20 Juni. Ditargetkan, 17 Desember sudah terpilih pimpinan KPK yang baru. Hingga Rabu (8/6/2011), jumlah pendaftar mencapai 31 orang. Namun, hanya sembilan orang yang telah melengkapi syarat pendaftaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com