Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Red Notice" Nunun Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 10/06/2011, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai, red notice yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada jaringan Polisi Internasional (Interpol) untuk menghadirkan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan Nunun Nurbaeti tidak akan berjalan efektif. Menurut dia, jika ingin serius menangani kasus tersebut, KPK lebih baik bertandang ke Singapura untuk menanyakan di rumah mana istri mantan Wakapolri Adang Darajatun tersebut menjalani pengobatan.

"Tanyakan baik-baik, dia (Nunun) itu di rumah sakit mana. Dan kalau betul dia memang sakit, diumumkan kepada publik. Karena memang kalau orang sakit itu tidak boleh diperiksa. Stop pemeriksaan. Ini kan yang menjadi polemik utama di masyarakat adalah mengetahui dimana Nunun, dan apakah benar dia itu sakit," ujar Yani sesusai mengikuti diskusi bertajuk 'Menggugat 13 Tahun Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Yani menambahkan, walaupun Nunun dikabarkan telah keluar dari Singapura dan sempat berada di Thailand, sebelum terakhir ke Phnom Penh, Kamboja, dia yakin Nunun kemungkinan besar akan kembali ke Singapura. Ia menilai, selama ini Singapura merupakan tempat paling aman bagi para koruptor Indonesia untuk melarikan diri dari jeratan hukum.

"Sekali lagi ini (red notice) tidak akan efektif. Dan Kenapa sih hanya kepada Nunun, Nazaruddin, dan Neneng. Kenapa mereka tidak koruptor lain seperti Nur Salim, Joko Candra dan lain-lain itu yang lari-lari ke Singapura. Kenapa kalau Nunun, Nazaruddin, Neneng itu baru dilakukan, kan itu diskriminatif," tukasnya.

Pada Kamis (9/10/2011) kemarin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah meneruskan surat permintaan penerbitan red notice terhadap Nunun Nurbaeti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Interpol. Permohonan surat tersebut diajukan karena KPK merasa kesulitan untuk menghadirkan Nunun. Paspor Nunun telah juga telah ditarik Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    Nasional
    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Nasional
    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

    Nasional
    Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

    Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

    Nasional
    Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

    Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

    Nasional
    Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

    Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

    Nasional
    Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

    Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

    Nasional
    Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

    Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

    Nasional
    Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

    Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

    Nasional
    Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

    Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

    Nasional
    Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

    Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

    [POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

    Nasional
    Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

    Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

    Nasional
    Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

    Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com