Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipuji, SBY Tak Calonkan Anak Istri

Kompas.com - 10/06/2011, 16:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso memuji pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mengusung istri dan anak-anaknya dalam pencalonan presiden dalam Pemilu mendatang. Menurut Priyo, penegasan dari Presiden ini menjawab berbagai spekulasi yang muncul di publik selama ini mengenai pencalonan anggota keluarga sebagai penggantinya nanti.

"Saya berpandangan ini merupakan pernyataan yang tulus pada hari ini, dan itu dikemukakan untuk menjawab berbagai spekulasi yang muncul mengenai kemungkinan capres pada 2014 berasal dari keluarga presiden SBY," katanya dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Jumat (10/6/2011).

"Saya menyerukan agar masyarakat luas untuk menghormati hak politik dari pernyataan beliau sebagai seorang pemimpin. Saya termasuk mengapresiasi itu sebagai ketulusan pada saat ini ketika beliau harus menyampaikan itu. Seyogyanya kita terima dengan lapang dada tanpa titik koma," lanjut Priyo. Namun demikian, politisi Golkar ini mengingatkan bahwa Pemilu 2014 sendiri masih sekitar tiga tahun lagi.

Melalui pernyataan kemarin, menurut Priyo, Presiden SBY ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih menaruh konsentrasi untuk membangun negeri dan tidak diganggu dengan kabar kabur tentang capres. Oleh karena itu, Priyo menaruh rasa hormat pada pernyataan SBY. Priyo menilainya sebagai hak politik SBY untuk memberi klarifikasi kepada publik atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berseliweran di publik.

Dengan demikian, Priyo menilai bahwa untuk sementara Ani Yudhoyono dan keluarga dekat Presiden SBY tidak diperkenankan oleh SBY untuk maju dalam pencalonan presiden tahun 2014. "Ini harusnya bisa diikuti oleh semua lini kepemimpinan di negara ini, termasuk di daerah agar menyarankan anak istri, putra dan mantu tidak dicalonkan sepeninggal masa jabatan pejabat yang bersangkutan, " tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com