Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Pulanglah supaya Jernih Semua

Kompas.com - 07/06/2011, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR  Pramono Anung mengimbau anggota Komisi VII DPR, M Nazaruddin, untuk segera pulang dari Singapura ke Tanah Air. Kepulangan Nazaruddin tentu dapat meluruskan berbagai macam spekulasi dan pertanyaan publik belakangan ini,  dari dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora hingga kasus internal Partai Demokrat.

"Persoalan terkait Nazaruddin, kan, berlarut-larut dan terlalu lama. Dalam rapat Badan Kehormatan juga jadi bahasan. Nazaruddin sebaiknya segera ke Jakarta. Masalah jadi lebih jernih jika dia di Jakarta. Kalau di luar negeri semakin luar biasa, fantasi publik akan ke mana-mana. Jangan-jangan yang dipersepsikan publik (kalau dia kabur) benar," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,
Selasa (7/6/2011).

Imbauan ini disampaikan Pramono setelah DPP Demokrat merilis hasil pertemuan tim khusus yang diutus ke Singapura untuk bertemu dengan Nazaruddin. Anggota tim, Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah, dan Johnny Allen, pulang tanpa Nazaruddin dan mereka mengaku memang tidak bertugas menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

Menurut Pramono, siaran pers yang disampaikan Partai Demokrat pun hanya normatif dan tidak detail seperti yang dijanjikan Sutan sebelumnya. Menurut dia, keberadaan Nazaruddin di Tanah Air tentu akan mempermudah kerja aparat hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap Sesmenpora. Seharusnya, lanjut Pramono, kasus-kasus hukum harus dihadapi secara terbuka.

Sementara itu, terkait tugas Nazaruddin sebagai anggota Dewan, politikus PDI-P ini mengatakan, Nazaruddin masih belum bisa disebut "bermasalah". "Kalau berdasarkan tata acara Badan Kehormatan yang baru, dia baru melanggar aturan jika selama tiga bulan berturut-turut tak hadir dalam sidang atau tidak datang enam kali paripurna secara berturut-turut," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com