Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lily-Effendi Akan Laporkan Syarifuddin ke KY

Kompas.com - 06/06/2011, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditarik dari parlemen, Lily Wahid dan Effendi Choiri, berniat melaporkan perilaku hakim Syarifuddin ke Komisi Yudisial. Syarifuddin adalah hakim anggota yang menangani gugatan Lily dan Effendi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim pengawas pada pengadilan niaga PN Jakpus itu juga merupakan tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara PT SCI. "Terkait perilaku hakim, besok kita akan ke KY," kata Lily saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Lily dan Effendi juga melaporkan dugaan suap yang mungkin diterima hakim Syarifuddin kepada KPK dalam menangani perkara gugatan mereka. Laporan mereka tersebut menyusul putusan majelis hakim PN Pusat minggu lalu yang menyatakan gugatan Lily dan Effendi terhadap PKB prematur.

Menurut Lily, perilaku hakim Syarifuddin dalam memproses perkarannya berat sebelah. Lily dan Effendi merasa disudutkan oleh Syarifuddin. "Berulang kali di dalam persidangan, dia minta saya cabut gugatan," ujarnya.

Perilaku hakim Syarifuddin yang dinilai tidak adil itu, menurut dia, terekam dalam video persidangan yang akan mereka sertakan sebagai bukti ke KY. "Kami ingin kepada KY untuk memeriksa. Kami tidak ingin hakim Syarifuddin mencederai proses persidangan kami," ungkap Lily.

Mengenai hakim lainnya yang juga menangani perkara gugatan Lily dan Effendi, adik Abdurrahman Wahid itu menjawab bahwa ia dan Effendi belum berencana melaporkan hakim lain selain Syarifuddin. "Hanya Pak Syarifuddin," tandasnya.

Effendi menambahkan, dalam mengawasi para hakim, KY dan Mahkamah Agung selaku institusi pengawas hakim sebaiknya bekerja sama dengan KPK. "Ini (hakim nakal) jumlahnya tidak sedikit. Karena banyak, maka KPK harus kerja sama dengan Komisi Yudisial dan MA untuk menilai, melihat, mengawasi perilaku, bahkan sampai putusannya agar hakim bisa memutuskan dengan landasan yang benar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com