Presiden Lelah dengan "Gorengan" Politik

Kompas.com - 01/06/2011, 16:40 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menerima laporan hasil pemeriksan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/6/2011), mempersilakan BPK melalukan audit mendalam terkait kasus pengadaan pesawat MA-60. BPK diharapkan dapat melakukannya  secara transparan demi menghindari kecurigaan di masyarakat yang terus berlangsung.

"Silakan dicek apakah ada penyimpangan, korupsi. Kalau ada, katakanlah ada penyimpangan dan korupsi. Manakala tidak ada, katakanlah demi kebenaran dan keadilan. Kita lelah menghadapi gorengan-gorengan politik," kata Presiden.

Presiden mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan peninjauan terkait kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat.

Diakui, pada masa silam, ada kontrak yang dilakukan dengan posisi yang tidak setara. Jika ada kontrak yang mencederai rasa keadilan, Presiden mengatakan, ada pintu untuk melakukan renegosiasi. Sayangnya, Presiden tak merinci secara konkret kontrak yang tengah ditinjau. Presiden juga berharap tak ada lagi kontrak-kontrak bisnis yang mencederai rasa keadilan. Semua kontrak dan kerja sama bisnis perlu dilakukan atas dasar kesetaraan.

Seperti diberitakan, pembelian pesawat Merpati Nusantara MA-60 PK-MZJ, buatan Xian Aircraft Industry Co. Ltd. (XAC), menjadi pusat perhatian sejak kecelakaan yang terjadi di Teluk Kaimana, Papua, pada Sabtu (7/5/2011) lalu. Harga pesawat MA-60, disebut-sebut, seharusnya 11 juta dollar AS. Namun, berdasarkan penghitungan subsidiary loan agreement sebesar 220 juta dollar AS yang disetujui DPR, harga pesawat menjadi 14,5 juta dollar AS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X