Dari Singapura Nazar Bicara, Apa Katanya?

Kompas.com - 30/05/2011, 17:37 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin berbicara panjang lebar dari Singapura saat diwawancara oleh Metro TV, Senin (30/5/2011) petang. Apa yang dikatakannya?

Nazaruddin, yang mengaku dalam keadaan sakit dan tengah menjalani pengobatan di Singapura, kembali menuding Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar melakukan pembohongan publik dan merekayasa terkait pemberian uang 120.000 dollar Singapura darinya kepada Sekjen MK pada September 2010. Hal ini juga dilaporkan Mahfud kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2010 dan Mei 2011. Nazaruddin menyangkal keras pernah memberikan uang kepada Janedjri.

"Saya mengalami fitnah yang luar biasa. Fitnah yang dilakukan Ketua MK dan Sekjen MK merupakan rekayasa politik yang menjadi contoh tidak baik," kata Nazaruddin kepada Metro TV, seperti ditayangkan pada program Metro Hari Ini.

Ketika ditanya kenapa tidak melakukan klarifikasi secara langsung dan justru bertolak ke Singapura, Nazaruddin kembali melayangkan tudingan. "Yang perlu dipertanyakan, Sekjen MK kalau minta klarifikasi, kenapa kok memublikasikan fitnah yang dia rekayasa," ujar dia.

Ia mengatakan, apa yang dipaparkan Mahfud merupakan pembunuhan karakter yang terencana. "Sekjen MK ini orang yang benar-benar penipu besar. Saya mau tanya, kenapa dia lakukan rekayasa seperti ini? Kenapa untuk kepentingan politik dia melakukan rekayasa buruk yang merugikan saya dan keluarga," ujar anggota Komisi VII ini.

Mengenai adanya tanda terima yang ditandatangani petugas satpam di kediaman Nazaruddin sebagai bukti pengembalian uang, Nazaruddin mengatakan, semuanya hanya rekayasa MK.

"Kalau ada amplop isinya uang, siapa pun seorang security pasti melaporkan kepada majikannya dan itu tidak pernah terjadi," katanya.

Ia justru menuding balik Sekjen MK merekayasa penggunaan anggaran dan kerap melobi dalam proses penentuan anggaran MK. Janedjri, dalam kesempatan wawancara yang sama, tetap bertahan bahwa Nazaruddin memang memberikannya uang, meski yang bersangkutan menyangkal. Janedjri juga menghadirkan seorang kepala biro yang mendengarkan percakapan teleponnya dengan Nazaruddin dan membenarkan bahwa memang ada pengembalian uang kepada politisi Demokrat itu.

Selanjutnya, Nazaruddin hanya mengulang kembali tudingannya kepada Ketua MK dan Sekjen MK. Ia menolak ketika ditanya mengenai adanya SMS gelap yang mengatasnamakan dirinya yang menuding sejumlah elite Demokrat, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya hanya ingin berbicara soal MK," kata Nazaruddin.

Sejak 23 Mei lalu, Nazaruddin bertolak ke Singapura. Keberangkatannya hanya sehari sebelum keluarnya surat pencekalan dari Ditjen Imigrasi pada 24 Mei 2011. Kapan akan kembali ke Indonesia?

"Saya akan pulang dengan segera," ujarnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Nasional
    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Nasional
    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Nasional
    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Nasional
    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Nasional
    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Nasional
    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Nasional
    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Nasional
    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    Nasional
    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Nasional
    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X