Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tidak Ksatria, Pengecut

Kompas.com - 30/05/2011, 11:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pihak-pihak yang menyebarkan SMS pada akhir pekan lalu, yang menyinggung dia dan Partai Demokrat sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia.

"Fitnah yang sungguh luar biasa menghina dan melecehkan pribadi saya. Dengan bahasa terang-benderang, saya katakan mereka itu tidak ksatria, pengecut, tidak bertanggung jawab karena tidak menampakkan dirinya. Kepada mereka-mereka itu, saya sampaikan jangan biasakan menyebar racun fitnah. Mari secara ksatria kita berhadapan demi hukum, demi keadilan," ungkap Presiden dalam keterangan pers sebelum melakukan kunjungan kerja ke Pontianak di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Seperti diberitakan, akhir pekan kemarin, sebuah SMS yang disebut-sebut dikirim oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura beredar secara berantai. Pesan itu juga tersebar melalui jejaring BlackBerry Messanger dan situs jejaring sosial Twitter. Dalam pesan yang disebut dikirim dari sebuah nomor di Singapura itu dikatakan, Nazaruddin kecewa dan mengancam akan membongkar sejumlah kasus yang disebut melibatkan Partai Demokrat. SMS itu juga menyinggung pribadi Presiden Yudhoyono.

"Fitnah itu seribu persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada megaskandal Century. Itu lagi, itu lagi. Disebutkan ada tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan Partai Demokrat mempunyai tabungan Rp 47 triliun. Dan, bagi orang itu (yang menyebarkan SMS) Partai Demokrat yang harus menjelaskan. Siapa yang menuduh, siapa yang menjelaskan? Dan, lebih banyak lagi. Naudzubillahimindzalik," ucapnya.

Presiden mengungkapkan, selama enam tahun memimpin negeri ini, ia telah menerima ratusan fitnah. Menghadapi kabar tak benar itu, ia mengaku memilih diam dan terus bekerja. "Namun, satu dua kali manakala fitnah itu sungguh sangat keterlaluan, demi nama baik, demi kebenaran dan keadilan, dan merupakan hak saya, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan, pernyataannya ini bisa jadi mewakili semua orang di negeri ini yang pernah menerima fitnah, tetapi tidak memiliki ruang untuk menyampaikan luka dan sakit hatinya. Ia menyerukan kepada orang-orang yang suka menyebarkan fitnah untuk menghentikan perilaku yang disebutnya tidak terpuji itu.

"Saya tidak menerima cara-cara seperti itu terus terjadi di negeri ini. Saya menyeru jangan diteruskan cara-cara seperti ini. Sekaligus, saya menyeru kepada mereka yang kena fitnah agar dapat menggunakan hak-haknya yang dijamin secara hukum," ujarnya. 

Kepala negara menambahkan, "Saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan negeri dan Tanah Air ini jadi lautan fitnah, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terjadi adalah sebaliknya. Mari kita jadi bangsa yang benar-benar beradab. Justru sekarang ini adalah saatnya kita menyatukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com