Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nunun Pendukung PDI-P atau PKS?

Kompas.com - 27/05/2011, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, dikabarkan merupakan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mendengar kabar tersebut, Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto langsung membantahnya.

Bambang menegaskan, Nunun tidak pernah berada dalam kepengurusan PDI-P, baik di pusat maupun daerah. Ia justru merujuk pada partai dari suami Nunun, Adang Daradjatun. "Soal Nunun Nurbaeti merupakan kader PDI-P itu tidak benar. Ibu Nunun, kan, istri Adang Daradjatun, Calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sampeyan terjemahkan sendirilah," kata Bambang di ruang Fraksi PDI-P Gedung DPR, Jumat (27/5/2011).

Informasi yang menyebutkan bahwa istri Adang Daradjatun itu merupakan simpatisan PDI-P dilontarkan oleh mantan Direktur PT Wahana Esa Sejati (WES) Abdul Hakim Safari MJ atau Ary Malangjudo dalam sidang tindak pidana korupsi Agus Condro dan kawan-kawan. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Nunun.

Ary menyebutkan, Nunun merupakan koordinator pencarian dana kampanye untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri dan pasangannya, Hasyim Muzadi, pada Pemilihan Umum 2004. Nunun mengumpulkan sumbangan dana dari kalangan pengusaha, seperti Nirwan Bakrie, adik kandung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Mulai Februari, Ibu Nunun sudah full kampanye ketimbang ke perusahaan," kata Ary di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ary pulalah yang menjadi utusan Nunun untuk menyerahkan sejumlah cek perjalanan kepada politisi anggota DPR periode 1999-2004. Cek perjalanan tersebut yang kemudian diduga sebagai suap terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.

Melihat kedekatan Nunun dengan PDI-P, Ary berasumsi bahwa cek perjalanan yang diberikan Nunun kepada politisi DPR melalui dirinya tersebut berkaitan dengan kampanye PDI-P, bukan terkait pemenangan Miranda Goeltom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com