Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nunun Pendukung PDI-P atau PKS?

Kompas.com - 27/05/2011, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, dikabarkan merupakan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mendengar kabar tersebut, Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto langsung membantahnya.

Bambang menegaskan, Nunun tidak pernah berada dalam kepengurusan PDI-P, baik di pusat maupun daerah. Ia justru merujuk pada partai dari suami Nunun, Adang Daradjatun. "Soal Nunun Nurbaeti merupakan kader PDI-P itu tidak benar. Ibu Nunun, kan, istri Adang Daradjatun, Calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sampeyan terjemahkan sendirilah," kata Bambang di ruang Fraksi PDI-P Gedung DPR, Jumat (27/5/2011).

Informasi yang menyebutkan bahwa istri Adang Daradjatun itu merupakan simpatisan PDI-P dilontarkan oleh mantan Direktur PT Wahana Esa Sejati (WES) Abdul Hakim Safari MJ atau Ary Malangjudo dalam sidang tindak pidana korupsi Agus Condro dan kawan-kawan. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Nunun.

Ary menyebutkan, Nunun merupakan koordinator pencarian dana kampanye untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri dan pasangannya, Hasyim Muzadi, pada Pemilihan Umum 2004. Nunun mengumpulkan sumbangan dana dari kalangan pengusaha, seperti Nirwan Bakrie, adik kandung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Mulai Februari, Ibu Nunun sudah full kampanye ketimbang ke perusahaan," kata Ary di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ary pulalah yang menjadi utusan Nunun untuk menyerahkan sejumlah cek perjalanan kepada politisi anggota DPR periode 1999-2004. Cek perjalanan tersebut yang kemudian diduga sebagai suap terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.

Melihat kedekatan Nunun dengan PDI-P, Ary berasumsi bahwa cek perjalanan yang diberikan Nunun kepada politisi DPR melalui dirinya tersebut berkaitan dengan kampanye PDI-P, bukan terkait pemenangan Miranda Goeltom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com