Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ruhut Bukan Jubir Demokrat

Kompas.com - 26/05/2011, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengklarifikasi posisi juru bicara resmi partai pemenang Pemilu 2009 ini. Selama ini, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Ruhut Poltak Sitompul memosisikan dirinya sebagai juru bicara partai. Menurut Syarif, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, juru bicara resmi partai terbesar di Indonesia adalah Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati, dibantu dengan Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Hinca IP Panjaitan.

"Tidak ada pergantian (jubir). Juru bicara itu yang resmi bagian komunikasi publik," kata Syarif kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Syarif membantah bahwa hal tersebut disampaikan terkait pernyataan-pernyataan Ruhut yang sering mengundang kontroversi. Pernyataan-pernyataan Ruhut ketika menjadi anggota Pansus Hak Angket Century, misalnya, kerap mengundang kemarahan publik. Terakhir, Ruhut juga terlibat "perang pernyataan" dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hal tersebut merupakan buntut pernyataan Mahfud bahwa mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin mencoba menyuap Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Hal senada disampaikan oleh Ketua Biro Riset Data dan Publikasi Prasetyo Sudjarat.

"Dari tugas pokok aksinya, divisi komunikasi publik sebetulnya humas atau jubir partai. Sementara departemen kominfo (Partai Demokrat) merupakan counterpart Kementerian Kominfo," kata Prasetyo.

Hingga saat ini, baik Ruhut, Andi, maupun Hinca belum menjawab sambungan telepon untuk dikonfirmasi lebih jauh mengenai hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com