Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Nunun Tersangka Tak Mengejutkan

Kompas.com - 23/05/2011, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, kabar penetapan status tersangka terhadap pemilik PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah lama ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, ketika KPK mengumumkannya hari ini, kabar tersebut tidak terlalu mengejutkan baginya.

"Itu kewenangan KPK seluruhnya. Kita kan sudah lama menunggu-nunggu itu. Kok begitu lama ya? Itu (penetapan tersangka) bukan hal yang mengejutkan bagi saya," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2011).

Politisi PDI Perjuangan ini berharap KPK bisa segera menemukan keberadaan Nunun. Pasalnya, istri anggota DPR asal Fraksi PKS, Adang Daradjatun, ini tak diketahui keberadaannya. Bahkan, keluarga pun tutup mulut. Padahal, Nunun dinilai sebagai kunci dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi oleh Miranda Goeltom pada tahun 2004. Sejumlah terdakwa yang sudah memasuki persidangan menyebutkan bahwa cek perjalanan kepada anggota Komisi IX DPR 1999-2004 diberikan oleh Nunun melalui Arie Malangjudo.

"Sekarang kan anggota DPR-nya sudah ditindak. Terasa aneh kalau travellers cheque itu melayang-layang datang ke meja. Jadi, dia harus dicari," ucap Pramono.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK hari ini, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya telah menetapkan Nunun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom tahun 2004. Status tersebut dijatuhkan terhadap Nunun melalui mekanisme rapat pimpinan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com