Max Sopacua Protes Mangindaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua protes terhadap pernyataan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan. Di Istana Negara, Kamis (19/5/2011), Mangindaan yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan, Nazaruddin disarankan mundur dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat. Dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet dinilai telah mencemarkan nama baik dan citra partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Menurut Max, Mangindaan tak perlu terlalu jauh berkomentar tentang langkah yang harus diambil Nazaruddin dalam merespons dugaan kasus suap Sesmenpora Wafid Muharam yang menjeratnya. Ia mengatakan, Mangindaan tak seharusnya menyarankan Nazaruddin mengundurkan diri.

"Enggak perlu mengatakan sebaiknya karena dia, kan, Dewan Kehormatan. Jangan sampai Pak Mangindaan itu seolah-olah berada di luar, DK di sana. Kita jangan sampai buat opini, tapi berikan data dan fakta," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011).

Menurut anggota Komisi IX DPR ini, pernyataan Mangindaan lebih bernuansa opini daripada kesimpulan yang didasarkan pada fakta. Opini, lanjutnya, bisa membuat proses pencarian data dan fakta menjadi rancu. Selain itu, Max juga meminta Dewan Kehormatan untuk segera mengeluarkan putusan agar isu ini tidak terus diombang-ambingkan sehingga merugikan citra partai sendiri. Jika sudah ada keputusan, lanjutnya, Nazaruddin juga harus mematuhinya.

"Kalau digoreng terus, ya akan jadi gosong. Apalagi yang goreng internal sendiri. Kalau dibiarkan akan terjadi perpanjangan. Tetapi kalau ada keputusan (DK), saya kira selesai," tandasnya.

Dalam pernyataannya, Mangindaan mengatakan, pemberitaan media yang terus mengaitkan Nazaruddin dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games akan semakin memperburuk citra partai. Oleh karena itu, kata Mangindaan, Dewan Kehormatan telah meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menyampaikan langsung masukan itu kepada Nazaruddin.

"Iya, (kami minta Ketum) untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan (Nazaruddin). Bagaimana kalau dia harus mempertanggungjawabkan berita-berita itu sendiri. Karena, kalau terus-menerus gonjang-ganjing seperti ini, kan, kurang bagus bagi partai. Kita kasih contoh, kalau kita mundur sendiri, kan, mulia. Begitu maksud saya," kata Mangindaan.

Sementara itu, Nazaruddin kembali menegaskan bahwa dirinya tak terlibat dalam pusaran kasus yang menjerat Sekretaris Menpora Wafid Muharram tersebut.

"Yang jelas selama belum ada keputusan, saya menjalankan tugas seperti biasa. Tadi pagi saya baru dari DPP bertemu Mas Anas. Saya disuruh banyak tahajud. Saya juga sudah menjelaskan semuanya di partai dan semua sudah paham tidak ada kaitannya," ujar Nazaruddin di Gedung DPR, Kamis (19/5/2011).

Ia mengaku telah memberikan keterangan yang diminta tim pencari fakta dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat bahwa ia tidak terlibat dalam kasus itu. Oleh karena itu, ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan Partai Demokrat.

"Semua dijelaskan tentang itu, sudah paham. Yang fitnah boleh, tapi yang mengatur yang di atas (pimpinan Partai Demokrat). Di Partai Demokrat itu semuanya menjunjung tinggi penegakan hukum, tidak ada tindakan sebelum ada fakta hukumnya," katanya.