Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Fraksi Dilarang Ikut Campur!

Kompas.com - 20/05/2011, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Nurdiman Munir mengatakan, lembagnya akan memanggil dua anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan M Nazaruddin, setelah mendapat persetujuan dari para pemimpin DPR. Namun, fraksi dilarang untuk ikut campur dalam rencana pemanggilan ini.

"Kami sampaikan kepada pimpinan DPR, fraksi tidak boleh ikut campur. Ikut campur adalah pelanggaran kode etik, enggak boleh fraksi ikut campur," kata Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Menurut dia, BK tidak harus berkomunikasi dengan fraksi mengenai pemanggilan tersebut. Walaupun, kata Nudirman, Fraksi Demokrat telah membentuk tim investigasi yang melakukan pendalaman atas keterlibatan Angie dan Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

"Kami tidak perlu komunikasi itu (dengan fraksi). Tetapi, kalau nanti setelah ketemu pimpinan DPR, kami lihat lagi hasilnya. Pimpinan, kan, ada lima orang. Nanti hasil baru disampaikan kepada media," ujarnya.

Rencananya, jika telah disetujui pimpinan DPR, BK akan memanggil Angie dan Nazar pada pekan depan.

Sementara itu, menurut anggota BK asal Fraksi Golkar, Edison Betaubun, BK masih tetap menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpendapat, tak bisa mengambil keputusan dengan berpatokan pada berita media.

"Kasus itu kan masih dalam proses hukum. Kita tidak bisa masuk begitu saja dalam sesuatu yang tidak jelas. BK harus masuk yang jelas sehingga keputusan yang diambil juga jelas. Pemberitaan media tidak harus menjadi dasar untuk dipanggil oleh BK," tukas Edison.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com