Marzuki: Uang Pulsa Jutaan? Gila Itu Namanya!

Kompas.com - 12/05/2011, 11:02 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie membantah data yang diolah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), yang menyatakan bahwa setiap anggota DPR memperoleh tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta per bulan.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa, enggak ada itu bohong. Masak kita dikasih uang pulsa. Ya itulah ciri LSM kita, tanpa klarifikasi langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kita mendapat uang pulsa sekian puluh juta, kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah dua jutaan," imbuhnya.

Dalam data yang dirilis Fitra, Rabu (11/5/2011), berdasarkan data Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2010 dan 2011, anggaran pulsa untuk anggota DPR setahun mencapai Rp 168 juta per anggota atau Rp 14 juta per bulan. Fitra juga mencatat bahwa selama setahun, DPR memperoleh tunjangan komunikasi, untuk pulsa telepon seluler sebesar Rp 102 juta untuk lima kali masa reses atau sekitar Rp 20 juta dalam setiap masa reses. Sementara itu, total anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa saja per anggota mencapai Rp 270 juta per tahun.

Wakil Ketua DPR Anis Matta juga telah mengeluarkan bantahan bahwa tunjangan pulsa yang diterima belasan hingga puluhan juta rupiah.

"Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Anis meluruskan bahwa maksud Fitra tentang tunjangan pulsa tersebut adalah tunjangan komunikasi politik. Tidak spesifik disebutkan untuk tunjangan pulsa semata. Namun, politisi PKS ini menyambut baik masukan dari Fitra.

Sementara itu, menurut informasi dari anggota DPR lainnya, Basuki T Purnama, dia tidak pernah menerima tunjangan komunikasi sebesar itu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini mengatakan, ia hanya menerima Rp 7 juta-Rp 8 juta per bulan untuk tunjangan komunikasi politik.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno mengaku tidak terlalu perhatian dengan besaran tunjangan komunikasi ini setiap bulan karena besaran gaji selalu langsung masuk ke rekening. "Aku lagi cari data apakah data itu betul atau tidak karena kami merasa tidak pernah seperti itu. Tetapi, kami enggak mau berprasangka. Untuk tunjangan komunikasi, aku enggak tahu nilai aktualnya berapa. Ya kurang perhatiin, ya, karena biasanya langsung masuk ke rekening. Tetapi, kok, saya enggak yakin ya segitu," katanya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

    Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

    Nasional
    Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

    Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

    Nasional
    Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

    Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

    Nasional
    Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

    Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

    Nasional
    Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

    Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

    Nasional
    Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

    Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

    Nasional
    Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

    Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

    Nasional
    Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

    Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

    Nasional
    KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

    KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

    Nasional
    Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

    Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

    Nasional
    Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

    Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    Nasional
    Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

    Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

    Nasional
    Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

    Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

    Nasional
    Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

    Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X