Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akahkah Indonesia Bahasa Resmi ASEAN?

Kompas.com - 07/05/2011, 17:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada September tahun ini para delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assemby (AIPA) akan menggelar pertemuan kedua di Kamboja. Pada pertemuan tersebut, para anggota delegasi dari negara-negara di Asia Tenggara, di antaranya, akan memutuskan bahasa resmi yang digunakan AIPA.

Keputusan bahasa resmi AIPA ini kemudian akan dimasukkan ke dalam statuta AIPA. Delegasi Indonesia untuk AIPA, Marzuki Alie, yang juga Ketua DPR RI, mengatakan, pada pertemuan AIPA pada 2010 di Hanoi, Vietnam, para delegasi mendukung penggunaan bahasa Indonesia.

"Usulan Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia. Usulan ini sudah diterima seluruh delegasi. Thailand, salah satunya, menggunakan bahasa Indonesia, Filipina Selatan menggunakan Bahasa Indonesia. Malaysia menggunakan bahasa Indonesia, Singapura juga. Brunei juga sebagian menggunakan bahasa Indonesia," kata Marzuki kepada para wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (7/5/2011).

Sebelumnya, Kantor Berita ANTARA, terkait hal itu, menanyakan tentang harapan masyarakat dalam momentum keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini, terutama tentang perwujudan semboyan "satu visi, satu identitas dan satu komunitas".

"Indonesia kan sedang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, makanya harus bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusung Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN," kata seorang pensiunan pegawai negeri sipil, Mahmud Rustam (62), kepada ANTARA, Jumat (6/5/2011).

Mahmud mengakui akan adanya kendala dalam menerapkan bahasa Indonesia sebagai identitas ASEAN itu karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya masyarakat ASEAN. Namun, hal itu tetap harus diupayakan untuk mewujudkan hubungan antarmasyarakat ASEAN setelah terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Mahmud, yang mengaku belum pernah mendengar konsep Komunitas ASEAN 2015, itu berharap kelompok regional Asia Tenggara itu akan lebih mengutamakan kerja sama ekonomi daripada dua pilar lainnya, sosial budaya serta politik, pertahanan dan keamanan.

"Saat ini yang terpenting adalah menyejahterakan rakyat melalui ekonomi yang kuat, keamanan dan sosial itu bisa menyusul," kata Mahmud.

Senada harapan itu, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Jakarta, Yuwono Ario (24), mengatakan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa ASEAN karena digunakan oleh lebih dari sepertiga penduduk ASEAN.

"Kalau dilihat dari jumlah populasinya, Indonesia kan populasinya lebih dari sepertiga total populasi negara-negara ASEAN," kata Yuwono.

Yuwono menyarankan, ASEAN harus menggeser peran ke arah ekonomi, sehingga mampu menghadapi geliat raksasa ekonomi China yang melakukan penetrasi secara besar-besaran, terutama ke wilayah Asia Tenggara.

"Sebaiknya peran ASEAN bergeser ke arah ekonomi, bersatu untuk menghadapi gempuran dari China dan melakukan pemerataan kesejahteraan terhadap seluruh negara anggotanya," kata Yuwono.

Seorang karyawati perusahaan swasta di Jakarta, Dinda Saraswati (29), juga setuju jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Hal itu akan menambah kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia.

"Mungkin, dengan Bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN warga negaranya bisa lebih menghargai bahasa Indonesia, dan kita jadi bangga menggunakan bahasa yang dipakai di seluruh ASEAN," katanya.

Dinda juga mengemukakan pendapatnya tentang perlunya menciptakan satu mata uang bersama bagi negara ASEAN, sehingga setiap negara memiliki standar yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com