Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akahkah Indonesia Bahasa Resmi ASEAN?

Kompas.com - 07/05/2011, 17:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada September tahun ini para delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assemby (AIPA) akan menggelar pertemuan kedua di Kamboja. Pada pertemuan tersebut, para anggota delegasi dari negara-negara di Asia Tenggara, di antaranya, akan memutuskan bahasa resmi yang digunakan AIPA.

Keputusan bahasa resmi AIPA ini kemudian akan dimasukkan ke dalam statuta AIPA. Delegasi Indonesia untuk AIPA, Marzuki Alie, yang juga Ketua DPR RI, mengatakan, pada pertemuan AIPA pada 2010 di Hanoi, Vietnam, para delegasi mendukung penggunaan bahasa Indonesia.

"Usulan Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia. Usulan ini sudah diterima seluruh delegasi. Thailand, salah satunya, menggunakan bahasa Indonesia, Filipina Selatan menggunakan Bahasa Indonesia. Malaysia menggunakan bahasa Indonesia, Singapura juga. Brunei juga sebagian menggunakan bahasa Indonesia," kata Marzuki kepada para wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (7/5/2011).

Sebelumnya, Kantor Berita ANTARA, terkait hal itu, menanyakan tentang harapan masyarakat dalam momentum keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini, terutama tentang perwujudan semboyan "satu visi, satu identitas dan satu komunitas".

"Indonesia kan sedang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, makanya harus bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusung Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN," kata seorang pensiunan pegawai negeri sipil, Mahmud Rustam (62), kepada ANTARA, Jumat (6/5/2011).

Mahmud mengakui akan adanya kendala dalam menerapkan bahasa Indonesia sebagai identitas ASEAN itu karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya masyarakat ASEAN. Namun, hal itu tetap harus diupayakan untuk mewujudkan hubungan antarmasyarakat ASEAN setelah terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Mahmud, yang mengaku belum pernah mendengar konsep Komunitas ASEAN 2015, itu berharap kelompok regional Asia Tenggara itu akan lebih mengutamakan kerja sama ekonomi daripada dua pilar lainnya, sosial budaya serta politik, pertahanan dan keamanan.

"Saat ini yang terpenting adalah menyejahterakan rakyat melalui ekonomi yang kuat, keamanan dan sosial itu bisa menyusul," kata Mahmud.

Senada harapan itu, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Jakarta, Yuwono Ario (24), mengatakan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa ASEAN karena digunakan oleh lebih dari sepertiga penduduk ASEAN.

"Kalau dilihat dari jumlah populasinya, Indonesia kan populasinya lebih dari sepertiga total populasi negara-negara ASEAN," kata Yuwono.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com